Riau Book-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai minta Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol PP) untuk menertibkan usaha yang menyalahi aturan, bukan membasmi pedagang kaki lima.

Dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, Zainal Abiddin, banyak usaha hiburan yang menyalahi izin yang diterbitkan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Dumai dari pada menindak pedagang kaki lima.

Dikatakannya, bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada Pemerintah Kota Dumai untuk tidak mengganggu pedagang kaki lima yang tengah mencari nafkah secara halal.

"Satpol PP kita minta untuk menegakkan Perda terkait izin usaha yang disalahgunakan, kalau pedagang jang diganggu," kata Zainal Abiddin, Senin (17/10/2016).

Zainal mengatakan, bahwa dirinya tidak sepakat kalau pedagang merusak keindahan kota, bahkan dirinya menyebutkan pemerintah Dumai harus bersyukur masyarakatnya mau bekerja.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Dumai ini menyebutkan, bahwa pedagang kaki lima harus dibina dan ditata bukan dilakukan penggusuran.

"Pedagang kaki lima tidak boleh digusur, namun ditata dengan baik, karena mereka aset daerah," katanya.

Sekjen DPW PAN Provinsi Riau juga menegaskan, bahwa pedagang kaki lima ini bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang bisa diraih jika dikelola dengan baik.(RB/one)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau