Riau Book - Mencuat permasalah Jembatan Siak IV, yang anggaran untuk kelanjutan pembangunanya itu, sudah dicoret Komisi D DPRD Riau. Hal demikian itu, setidaknya menimbul tanda tanya dikalangan masyarakat.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi D DPRD Riau Hardianto, berkata, bukan ada niat menolak anggaran kelanjutan pembangunan. Namun itu dikarenakan ada regulasi yang belum tuntas dan juga disepakati. Maka, hal tersebut harus dituntas terlebih dahulu di internal mereka.

"Kita harapkan, masyarakat tidak keliru memahami akan penyebab ditolak anggaran untuk kelanjutan proyek Jembatan Siak IV. Sebab, ada regulasi belum tuntas antara Dinas Bina Marga dengan Gubri. Itu harus disepakati dulu, Bukan kami menolak," sebut Hardianto.

Memang ungkap Poltisi Gerindra ini, sekarang dipasti terbangun di masyarakat menyalahkan Komisi D DPRD Riau, yang seakan tidak mendukung kelanjutan Jembatan Siak IV. Padahal, sambungnya, di DPRD Riau komitmen dilanjut hal pembangunan Jmbatan Siak IV.

"Komisi D DPRD Riau ingin tetap komitmen, selesaikan kelanjutan Jembatan Siak IV. Namun, tentu tidak mau terjebak polemik yang ada di Dinas Bina Marga dengan Gubri. Karena, ada regulasi atau aturan diselesaikan terlebih dulu, baru dilanjutkan," ujar Hardianto.

Regulasi yang dimaksud berawal sebutnya, hasil kajian konsultan Engenering Estimate (EE) atau Estimasi Tekhnis yang digunakan Dinas Bina Marga Riau. Didalam hal ini, LAPI Ganesatama bawah UGM diwakili Dina dengan tujuan akhir untuk expose tentang EE.

"Inti kita kutip daripadaa exspose itu pembangunan Jembatan Siak IV dari sisi teknis dan hukum bisa layak untuk dilaksanakan. Waktu ideal pengerjaan penyelesaianya jembatan direkomendasi olehnya konsultan EE adalah 18 bulan ini dengan tanpa terhenti," katanya. (RB/rul)