Riau Book - Kendati sebelumnya, digembor-gembor pembangunan Jembatan Siak IV, untuk dilanjut.

Namun, didalam hal ini Komisi D DPRD Riau menolak dilanjutkan. Bahkan merekomendasi kepada Banggar dan TAPD Riau kiranya tidak menyetujui atau ditunda.

Padahal, seperti diketahui hingga saat ini Jembatan Siak IV, sudah 'mangkarak' selama empat tahun belakangan. Gubri menginginkan sistem anggaran untuk kelanjutan pembangunan Jembatan Siak IV sistem reguler. Sementara Dinas Bina Marga menginginkan sistem multiyears.

"Kami di DPRD Riau, khususnya Komisi D ini bukan menolak atas anggaran kelanjutan pembangun Jembatan Siak IV. Ini disebabkan belum ada kesepakatan diantara pihak Dinas Bina Marga Provinsi Riau dengan Gubri," ujar anggota Komisi D DPRD Mansyur kepada wartawan.

Dikatakan, maka Komisi D DPRD Riau merekomendasikan dengan mencoret anggaran kelanjutannya pembangunan Jembatan Siak IV, yang masuk didalam nomenklatur pengusulan RAPBD-P Riau Tahun 2016. Ini sambung Mansyur, telah dilakukannya pembahasan Komisi D DPRD.

Selain itu, ungkap Politisi PKS ini, juga halnya sistim pembangunan yang masih belum ada disepakati.

Apakah dengan sistim per- tahun atau dimultiyearskan. Disebabkan ada persoalan itu, maka Komisi D merekomendasi kepada Banggar dan TAPD Riau tidak membahas di RAPBD-P.

Senada disampaikan oleh Bagus Santoso juga anggota dari Komisi D DPRD Riau. Bahwa benar saat ini, anggaran untuk kelanjutannya pembangunan Jembatan Siak IV diusulkan Dinas Bina Marga Riau tersebut di RAPBD-P dicoret. Hal itu disebabkan, adanya persoalan di internal.

"Yang jelas, anggaran kelanjutan pembangunan Jembatan Siak IV diusulkan Dinas Bina Marga Riau tersebut sudah dicoret. Dikarena adanya persoalan internal antara Dinas Bina Marga dengan Gubri, yang berbeda pendapat tersebut.

Maka lebih baik bisa diselesaikan dulu," ujarnya.

Politisi PAN ini pun menegaskan, yang pasti itu direkomendasikan pembangunan Jembatan Siak IV tidak jadi masuk dalam RAPBD-P Riau Tahun 2016. Lebih lanjut dia menyampaikan, semua itu masih jadi rekomendasi Komisi D, tetapi final juga tergantung Banggar dan TAPD Riau. (RB/rul)