Riau Book - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang heboh dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua DPD RI Irman Gusman meski cuma memburu uang suap Rp100 juta, justru seperti bergeming menghadapi teriakan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa uang negara Rp4 triliun dibuat banca'an penjahat-penjahat berdasi.

Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) yang menyatakan itu, mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak membiarkan, dan segera mengusut dugaan skandalmark up 'cost recovery' di sektor hulu Migas hingga merugikan negara Rp4 triliun tersebut.

Indikasi yang mencuat, skandal ini melibatkan 7 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) asing.

"Kami sangat geram mendengar kelakuan yang disengaja dan berulang-ulang diperbuat oleh tujuh KKKS asing tersebut. SPKP minta KPK segera engusut dugaan mark up cost recovery yang sudah sekian lama dirilis BPK," kata Yasri Pasha Hanafiah, pentolan SPKP kepada pers di Jakarta akhir pekan lalu.

Solidaritas pensiunan Pertamina ini membeberkan alasan KPK seolah 'bisu' dan tidak segera menindaklanjuti temuan BPK. Padahal, uang Rp4 triliun identik dengan anggaranpembangunan sebuah daerah dalam setahun dengan penduduk di atas satu juta jiwa.

Apalagi, lanjutnya, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi pada 14 Juli 2016, merilis praktek penggelembungan besaran cost recovery (pengembalian dana talangan bila cadangan migas ditemukan ekonomis) disektor hulu migas itu.

Achsanul ketika itu juga terang-terangan membebeberkan dugaan mark up yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali oleh tujuh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di enam wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) sejak beberapa tahun lalu.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2015, SPKP mencatat, bahwa BPK menemukan adanya dugaan mark up sekitar Rp 4 triliun dari pelaporan cost recovery yang disodorkan tujuh KKKS.

Organisasi SPKP menangkap ada keanehan, kenapa skandal besar itu berangsur surut tak terdengar suaranya. Bahkan, KPK yang heboh dengan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap Ketua DPD RI Irman Gusman meski cuma memburu uang suap Rp100 juta, justru seperti bergeming menghadapi teriakan Anggota BPK bahwa uang negara Rp4 triliun dibuat banca'an penjahat-penjahat berdasi.

Ketujuh KKKS yang diduga banca'an uang mark up cost recovery itu, yakni:

1. Blok South Natuna Sea "B" yang dikelola ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd.engan ndonesia Inc. Ltd.

2. Blok Corridor yang digarap ConocoPhillips (Grissik) Ltd.

3. Blok Rokan yang dikelola PT Chevron Pacific Indonesia.

4. Blok Eks Pertamina yang dioperatori PT Pertamina EP.

5. Blok South East Sumatra yang digarap CNOOC SES LTD.

6. Blok Mahakam yang dikelola Total E &P Indonesie dan INPEX Corporation.

7. Blok Natuna Sea A yang dikelola Premier Oil Natuna Sea B.V.

Organisasi SPKP ini juga mempertanyakan adanya pernyataan Kepala HubunganMasyarakat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas SKK Migas Elan Biantoro pada rilis 1 Desember 2015, menerangkan, bahwa realisasipendapatan negara bukan pajak (PNBP) migas hingga akhir tahun 2015 diprediksi hanya sebesar US$ 12,25 miliar atau 81,72 persen dari target APBNP 2015.

Namun, ironinya, cost recovery diperkirakan malah mencapai US$ 13,82 miliar. Praktis,negara menanggung rugi sebesar USD 1,57 miliar atau setara Rp 20 triliun. (RB/lensa)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau