Riau Book - Proyek pemulihan Tanah Terpapar Minyak (TTM) oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) tidak memberikan keuntungan bagi daerah, bahkan disaat pusat melakukan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, demikian legislator Riau Noviwaldy Jusman.

"Mengenai kabar yang katanya Chevron menjual tanah terkontaminasi minyak, itu tidak benar. Karena yang saya ketahui, Chevron justru membayarnya," kata Noviwaldy lewat telepon pers di Pekanbaru, Sabtu (1/10/2016).

Chevron dalam percepatan pemulihan TTM enam tahun jelang habisnya kontrak di Indonesia, demikian Noviwaldy, mengirim tanah terkontamisasi minyak tidak hanya ke PT Semen Padang, tapi juga ke beberapa perusahaan semen lainnya.

Kata dia, upaya yang dilakukan tersebut tidak masuk akal dan sangat membebani keuangan negara lewat 'cost recovery'.

"Karena selain Chevron membayar, juga ada biaya pengiriman atau pengangkutan yang begitu besar. Sebagai anak negeri saya miris," katanya.

Seharusnya, demikian legislator, di tengah lesunya perekonomian nasional dan besarnya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Riau yang mencapai Rp226 miliar, Pemerintah Pusat lebih jeli dalam memanfaatkan sisa kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

"Tahun depan kami sudah ada wacana bagaimana untuk dibangun industri pengelolaan limbah yang terpusat di Riau. Jadi daerah diuntungkan," katanya.

Dia jelaskan, daerah diuntungkan, karena sesungguhnya tanah terkontamisasi minyak sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan bahan baku semen dan juga bisa jadi aspal jalan.

"Jika ini terlaksana, maka akan sangat menguntungkan bagi daerah," katanya.

Tidak ada tanggapan resmi dari Chevron maupun Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) setelah kabar tersebut dikonfirmasikan sejak beberapa bulan lalu. (RB/fzr)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau