Riaubook - Penyanderaan terhadap tujuh polisi hutan dan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh pembakar hutan atau lahan membuat institusi negara ini geram. Hal itu dinilai sebagai tindakan melawan hukum yang merendahkan kewibawaan Negara.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya mengatakan sekelompok orang yang menyandera itu diduga dikerahkan PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL).

"Itu melawan hukum dan merendahkan kewibawaan negara, apalagi diduga perusahaan terlibat," ujar Siti Nurbaya dalam keterangannya yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (5/9/2016).

Sebelum disandera, petugas dari KLHK sedang menyegel dan mengumpulkan barang bukti kebakaran hutan, Jumat (2/9/2016). Namun, mereka dicegat massa ketika dalam perjalanan balik. Merek dipaksa untuk mencabut segel serta menghapus foto dan video yang direkam sebagai alat bukti penelusuran.

Pihak KLHK menemukan indikasi kuat bahwa PT APSL memakai modus pembentukan tiga kelompok tani untuk mengelola kebun sawit. Anggota kelompok tani tersebut pun ditengarai dari pekerja PT APSL.

Menurutnya, cara tersebut diketahui sebagai modus umum perambahan. Aparat pun menemukan lokasi kebun sawit yang terbakar amat luas dan berasap, dan ada di hutan produksi. "Semua aktivitas di lokasi itu ilegal," terang Siti.

Tak hanya itu, petugas hutan dan penyidik KLH juga menemukan penumpukan kayu yang akan jadi jalur bakar. Hal itu diduga kuat lahan tersebut siap dibakar. Namun, temuan yang sebelumnya direkam kamera itu terpaksa dihapus atas paksaan massa penyandera.

Berdasarkan pengakuan korban sandera, sekitar seratus penyandera mengancam akan memukul dan membunuh. Setelah melalui negosiasi yang menghadirkan Kapolres Rokan Hulu, massa pun melepaskan sandera pada Sabtu (3/9/2016) dini hari.

Dari kejadian tersebut, Menteri Siti Nurbaya menegaskan PT APSL menjadi perhatian kementerian LHK. "Dengan insiden ini, penyelidikan pada PT APSL jadi prioritas kami," tegas Siti.

Dijelaskan olehnya, terdapat tiga poin penting terkait APSL, yakni perambahan hutan, kebakaran di kebun, dan penyanderaan.

Sementara, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, karena kejadian itu, kasus kebakaran APSL diambil alih Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK.

"Kami perkuat pengamanan penyidik yang melakukan penyelidikan dan penyidikan di lapangan," ujar Rasio. OJIN

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau