Riau Book - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Riau-Kepri lakukan unjuk rasa depan kantor Polda Riau meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Kapolri Tito Karnavian dan Kapolda Riau. Senin (5/9/2016)

Sudah dua kali rakyat Riau dizalimi oleh Kepolisian daerah Riau, pertama Kapolda Riau pernah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), 13 korporasi yang terlibat kasus illegal logging, di tahun 2008.

Kapolda Riau kembali mengeluarkan SP3 terhadap 15 korporasi yang diduga terlibat membakar hutan dan lahan di tahun 2015.

Sudirman Ketua HMI Riau mengatakan dalam orasinya, kebijakan yang diambil penegak hukum Riau sangat melukai hati masyarakat Riau. Terutama Masyarakat korban asap dan meninggal dunia yang di akibatkan peristiwa tersebut.

"HMI menilai kebijakan ini di anggap tidak adil bagi para korban tersebut, hutan alam dirusak dan kekayaan rakyat dirampas semena-mena oleh para cukong ini sehingga jelas terlihat hukum tidak memihak dengan adil, tumpul di atas tajam dibawah," Ujarnya Sudirman.

Hendaknya Penegak hukum harus teliti dalam keputusan penghentian penyidik dan dalam menerbitkan SP3 juga harus dikaji sebaik mungkin. Cukong dan Oknum tertentu di balik peristiwa kebakaran melenggang begitu saja dengan terbitnya SP3 tersebut.

"Jika penegak hukum masih berpihak kepada korporasi dan para cukong yang terlibat membakar hutan dan lahan, maka seluruh kader HMI se-Pekanbaru menuntut dan meminta Presiden RI mengambil tindakan untuk mencabut surat SP3 Korporasi Pembakaran hutan dan lahan dan mengevaluasi petinggi Polda Riau dan petinggi Polresta Pekanbaru yang terlibat kongkow-kongkow," Tambahnya lagi.

Pada saat unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan HMI Riau ini, Kapolresta Pekanbaru Toni Hermawan langsung menemui dan menerima apa yang menjadi tuntutan mereka di lapangan depan kantor Polda Riau.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau