RiauBook- Terkait isu pungutan liar ( Pungli ) yang terjadi di sekolahan yang mengatas namakan uang komite, Abdul Jamal Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menjelaskan Komite punya dasar hukum nya.

Adapun dasar hukum komite sekolah sesuai keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002.

"Keberadaan komite ada dasar nya dan orang yang berada didalam komite ini juga bisa dari pihak guru, dari orang tua siswa dan dari siswa juga yang biasanya pihak OSIS," ujar Abdul Jamal ketika ditemukan di kantor kerjanya Senin (1/8/2016).

Pungutan atau uang komite itu bukan ditetapkan oleh sekolah atau pihak komite sendiri, akan tetapi hasil keputusan dari orang tua siswa. Jadi keterlibatan orang tua siswa juga dibutuhkan dalam memajukan sekolah dimana anaknya sekolah.

Jadi bagi orang tua siswa jika ada rapat komite yang membicarakan tentang iuran, uang baju atau lain - lain, hendak nya orang tua menghadiri biar tau dan bisa sama-sama memutuskan.

Jangan sampai ketika diundang pihak komite tidak datang, setelah ada keputusan baru berkoar-koar diluar.

"Orang tua harapannya tegas jika tidak mampu bicarakan di rapat dan sepakati aja bersama, karena itu berdasarkan kemampuan orang tua dan keputusan bersama," Tegas Abdul Jamal.

Masalah uang pungutan komite sekolah, memajukan dunia pendidikan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi pertanggung jawaban orang tua siswa," Ungkap Ayat Cahyadi Wakil Walikota Ketika ditemui di DPRD Kota Pekanbaru usai rapat paripurna.

Akan tetapi dana komite ini tidak ditetapkan oleh komite, harus sesuai kemampuan dari orang tua dan tidak juga diberlakukan kepada semua orang tua. Yang jelas uang komite merupakan hasil kesepakatan dari pihak komite dan orang tua siswa.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau