Riau Book - Kasus Sekretaris Kecematan (Sekcam) Pulau Burung, Wiwik Sulatmi yakni meminta Air Kaleng kepada pengusaha akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2343/M.PAN-RB/06/2016.

Diungkapkan pernyataan tersebut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), H Fauzar saat diwawancarai diruanganya, Selasa (12/7/2016) sore.

Aturan yang dikeluarkan tersebut, setiap aparatur negara, baik itu pegawai negeri sipil maupun anggota TNI/Porli, dilarang menerima atau meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pihak ketiga.

"Yang bersangkutan sudah kita panggil, dan kita sudah membuatkan berita acara pertemuan itu. Terduga mengakui bahwa surat yang ditandatangani dengan menggunakan stempel basah minta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pedagang dan pengusaha," ungkap H Fauzar.

Adapun bentuk sanksi yang akan diberikan, tambah H Fauzar, tergantung keputusan yang akan ditetapkan pada pertemuan terakhir nanti, dalam Rapat Tim Badan Pertimbangan Badan Kepegawaian (Bapek), dan hasil rapat tersebut pihaknya akan menyurati Satuan Kerja (Satker) Inhil.

"Sanksi yang akan kita berikan ialah sanksi administratif. Bisa saja meliputi teguran tertulis, penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, dicopot dari jabatan, hingga diberhentikan jika terbukti ada unsur pidana. Tergantung pertimbangan pada saat rapat putusan nanti," tegasnya.