RiauBook - Pengamat Hukum dari Universitas Islam Riau (UIR), Syahrul Akmal Latif mengatakan sikap arogansi yang selama ini ditunjukkan Bupati Rokan Hulu Achmad bisa jadi memicu aparat penegak hukum untuk kemudian menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan massa memanen kelapa sawit PT Budi Murni Panca Jaya (BMPJ).

"Sikap arogansi Achmad yang jelas terlihat adalah tidak kooperatif. Saat dipanggil sebagai saksi dalam perkara tersebut,
beberapa kali dia tidak hadir dan bahkan penyidik yang harus turun ke Rokan Hulu," kata Syahrul kepada pers lewat sambungan telepon, Senin malam (27/4/2015).

Sebelumnya Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo membenarkan Bupati Achmad telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan masyarakat.

AKBP Guntur, yang sedang berada di Jakarta, tidak banyak memberikan penjelasan tentang penetapan tersangka kepala daerah
itu. "Dari informasi yang saya dapat, yang bersangkutan telah dipanggil dan akan kembali diperiksa sebagai tersangka," katanya.

Pengamat Syahrul Akmal Latif mengatakan, sejak mencuatnya kasus tersebut, memang telah banyak kejanggalan, terlebih sejumlah
masyarakat telah ditahan tanpa ada kepastian hukum.

Kondisi tersebut menurut dia tentunya merugikan pihak penegak hukum karena masyarakat memandang kepolisian tidak bekerja secara maksimal. Tidak ingin dirugikan, maka kemudian diambil langkah-langkah tegas namun dengan tetap mengedepankan penyelidikan dan penyidikan.

"Walau demikian, dalam perkara ini sebenarnya Bupati Achmad hanya akan dimintai keterangannya saja. Status tersangka bisa jadi
cukup panjang dan tidak akan ada penahanan," katanya.

Menurut dia, tindakan aparat kepolisian adalah upaya penyelamatan kepentingan publik dan demi tegaknya hukum, terlepas yang
ditetapkan sebagai tersangka itu adalah seorang kepala daerah.

"Terlebih dalam kasus ini, pelapor memberikan keterangan adanya penghasuatan langsung dilakukan oleh Achmad. Tidak sepantasnya seorang kepala daerah melakukan hal demikian," katanya.

Sisi lain, lanjut Syahrul, sebelumnya juga banyak masyarakat yang melakukan unjuk rasa menuntut dibebaskannya sejumlah warga yang ditahan karena terlibat pencurian buah sawit ke Mapolda Riau. Hal demikian adalah salah karena jelas dalam undang-undang pencurian adalah sebuah tindakan pidana.

"Masyarakat itu seharusnya berunjuk rasa ke kepala daerahnya yang tega-teganya menghasut hingga sejumlah warga harus berurusan
dengan aparat penegak hukum," katanya.

Sebelumnya Polda Riau dalam Surat Pemanggilan Nomor S.Pgl/911/IV/2015 Reskrimum tertera bahwa Achmad selaku Bupati Rokan
Hulu dipanggil selaku tersangka untuk kepentingan penyidikan. Dalam surat panggilan resmi yang ditandatangani Direktur
Reskrimum Polda Riau Kombes Pol Arif Rahman Hakim itu juga menyebutkan, bahwa pemeriksaan terhadap Achmad akan dilakukan oleh Kompol Hepimas di ruang gelar perkara Ditreskrimum Polda Riau.

Polda Riau kini bisa leluasa memintai keterangan kepala daerah tanpa perlu meminta izin kepada Presiden RI. Hal ini merujuk pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2012, terkait pengujian Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa MK menyatakan sebagian materi pasal 36 UU pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan konstitusi,
sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keputusan itu menegaskan bahwa izin presiden untuk tahap penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana tidak dibutuhkan bagi
seorang kepala daerah atau wakilnya, karena proses hukum itu tidak menghalangi yang bersangkutan menjalankan tugas. (mc)