RiauBook - Sebagaimana juga daerah lain di Indonesia, akibat terjadi penurunan harga minyak dunia, maka Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Bengkalis, bakal dipotong Pemerintah Pusat.

Untuk kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini, DBH dimaksud untuk tahun 2015 ini diestimasi hanya diberikan sekitar Rp 800 miliar dari yang seharusnya Rp 2,2 triliun. Atau hanya sekitar 36,36 persen.

Pemotongan DBH yang jumlahnya sangat signifikan itu tentu akan berpengaruh pada struktur keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2015.

Karena itu, kepada Kepala Satuan Kerja Perangat Daerah (SKPD) di Pemkab Bengkalis, Bupati H Herliyan Saleh menginstruksikan untuk menginvetarisir kegiatan-kegiatan mana yang dapat dilakukan efisiensi.

“Efisiensi dimaksud tentu tidak boleh sampaikan menyebabkan terhambatnya apalagi mengakibatkan terhentinya pelayanan kepada masyarakat. Juga tidak boleh sampai menjadikan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebuah SKPD dalam melayani masyarakat tidak dapat dilaksanakan sama sekali,” ujar Bupati.

Pesan itu disampaikan Herliyan saat menjadi pembina upacara Hari Kesadaran Nasional, Jumat (17/4). Selain Sekretaris Daerah H Burhanuddin dan sejumlah pejabat eselon II lainnya, upacara yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Bengkalis itu juga dihadiri anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bengkalis.

Untuk itu pula, Bupati mengingatkan, masing-masing Kepala SKPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan di unit kerja masing-masing. Khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme tender atau lelang.

“Jika per 1 Juni  2015 belum juga dilelang atau ditenderkan, maka kegiatan akan dinolkan atau dibatalkan pelaksanannya,” tegas Herliyan. (mc)