RiauBook - Kabupaten Siak saat ini kekurangan Rp800 miliar untuk pembangunan yang maksimal khususnya guna mendukung industri dan perekonomian kerakyatan, kata Bupati Siak Syamsuar.

"Sejauh ini dana bagi hasil yang sampai ke daerah belum maksimal atau belum sesuai dengan apa yang kami berikan untuk pusat," kata Syamsuar dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Riau di sebuah hotel di Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Kamis siang (16/4/2015).

Musrenbang Riau kali ini mengangkat tema "Pemantapan Ekonomi dan Budaya Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia Aparatur serta Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan".

Syamsuar menjelaskan, saat ini pembangunan di Siak membutuhkan perhatian besar Pemerintah Pusat, jangan sampai berbagai rencana pembangunan itu terhambat sejumlah kepentingan.

Menurut dia, cukup banyak perusahaan khususnya perkebunan dan kehutanan di Siak berdiri dan beroperasi karena rekomendasi pusat.

"Sementara kontribusinya untuk daerah sangat minim. Dan kami ingin ada pembagian yang sesuai melalui DBH (Dana Bagi Hasil)," katanya.

Kegiatan Musrenbang ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Dirjen Dalam Negeri pada Kemendagri Maliki Heru Santoso, serta Deputi Bidang SDA dan Lingkungan Hidup Kementerian Bappenas Roro Endah Murningtias.

Selain itu juga hadir Pelaksana Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan Bupati Kampar Jefry Noer, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, Bupati Rokan Hulu Achmad, Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT, dan Bupati Meranti Irwan Natsir serta sejumlah wakil bupati kabupaten lainnya.

Bupati Siak mengatakan, pihaknya berharap setelah dilakukan pemangkasan DBH karena anjloknya harga minyak dunia, Pemerintah Pusat harus mencarikan solusi lain agar pembangunan tetap berjalan.

Menurut dia, sejauh ini pihaknya juga berharap Pemerintah Pusat memberikan perhatian besar terhadap Suak Siak yang merupakan sungai terluas di Provinsi Riau.

"Anggaran yang dibutuhkan adalah untuk memelihara dan menjaga Sungai Siak agar tidak tercemar limbah industri di Riau," katanya.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan pihaknya akan memberikan perhatian serius atas pemangkasan DBH melalui alokasi dana lainnya.

Sementara itu Deputi Bidang SDA dan Lingkungan Hidup Kementerian Bappenas, Roro Endah Murningtias mengatakan telah sejak lama memberikan perhatian serius terhadap lingkungan termasuk sungai.

"Bahkan perhatian yang diberikan untuk sungai mulai dari hulu hingga hilir agar tidak tercemar limbah. Karena kami sadar sungai juga merupakan sumber kehidupan masyarakat," katanya. (shs)

SUMBER: ANTARA