RiauBook - Ribuan warga yang tergabung dalam Forum Warga Sidomulyo (Forgasi) menggelar unjuk rasa dan menduduki kantor Gubernur Riau di Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru pada Kamis siang (16/4/2015).

Massa terlebih dahulu melakukan orasi di luar gedung. Aksi massa semakin memanas tatkala mereka tidak mendapat tanggapan, sementara aksi yang dilakukan ini adalah yang ketiga kalinya dalam kurun beberapa bulan terakhir.

Kemudian setelah berorasi lebih kurang satu jam di luar gedung kantor pejabat nomor satu di Riau tersebut, massa lalu meringsek masuk dan mendobrak pagar hingga pagar bagian utara Kantor Gubernur Riau. Mereka merobohkan salah satu palang pintu setinggi sekitar lima meter.

Aksi massa tersebut langsung mendapat perlawanan dari petugas gabungan Kepolisian Resort Kota Pekanbabru dan Polda Riau serta Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

Namun, petugas pengamanan tak dapat membendung aksi massa tersebut sehingga massa berhasil masuk dan berada di dalam kantor Gubernur.

Massa yang membawa serta mobil bak terbuka dengan dilengkapi pengeras suara berukuran besar kemudian memakirkan kendaraan mereka persis di depan pintu masuk kantor Gubernur Riau. Setelah berhasil masuk, salah satu oknum anggota pengamanan sempat memukul kaca mobil pendemo hingga mengalami pecah, namun beruntung tidak terjadi keributan antara pendemo dengan petugas pengamanan.

Menurut Koordinator Lapangan, Bambang Rumnan, aksi ini adalah buntut dari penerapan Surat Keputusan Gubernur Riau (Gubri) Nomor 297/III/2011 dimana masyarakat di kawasan yang masuk dalam rancangan perluasan Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, tidak bisa mendapatkan pelayanan administrasi untuk membangun rumah.

"Masyarakat yang lahannya termasuk dalam 105 ha kawasan pencadangan perluasan Lanud Roesmin Nurjadin, sekarang kesulitan mendapat pelayanan administrasi dan perizinan membangun rumah," kata Bambang di sela-sela demo di Kantor Gubernur Riau.

Sementara itu ia juga mengatakan bahwa terdapat 9.000 kepala keluarga yang tinggal di lahan yang dicadangkan dalam SK Gubernur tersebut, dan mereka merasa diintimidasi oleh kegiatan TNI Angkatan Udara. (shs)

SUMBER: ANTARA