RiauBook - Pembangunan di daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan baik itu untuk pembangunan infrastruktur sumber daya manusia dan lainnya sehingga pemerintah provinsi dan pusat harus berkoordinasi dengan kabupaten. Demikian disampaikan Bupati Kampan Jefry Noer.

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau ke depan sebaiknya lebih teliti lagi dalam melihat kebutuhan pembangunan di daerah. Artinya bantuan yang diberikan pihak provinsi harus sesuai dengan kebutuhan di daerah setempat," kata Jefry dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Riau di sebuah hotel di Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Kamis (16/4/2015) siang.

Musrenbang Riau kali ini mengangkat tema "Pemantapan Ekonomi dan Budaya Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia Aparatur serta Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan".

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Dirjen Dalam Negeri pada Kemendagri Maliki Heru Santoso, serta Deputi Bidang SDA dan Lingkungan Hidup Kementerian Bappenas Roro Endah Murningtias.

Selain itu juga hadir Pelaksana Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Bupati Rokan Hulu Achmad, Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Bupati Meranti Irwan serta sejumlah wakil bupati kabupaten lainnya.

"Kepada Pak Plt Gubernur mohon pembangunan yang dibuat Provinsi di kabupaten/kota disinergikan dengan kebutuhan di daerah kami," kata Jefry Noer lagi.

Karena selama ini menurut Jefry, banyak program bantuan dari pemprov yang tidak sesuai dengan kebutuhan di kabupaten. Seperti misalnya pembangunan rumah layak huni dan pembangunan lainnya.

"Seharusnya apa yang kami butuhkan itu yang dibantu, jangan ditetapkan dari provinsi saja, sedangkan di daerah tidak sesuai dengan yang kami harapkan," katanya.

Jefry menambahkan, nantinya jika Pemerintah Provinsi ingin membantu atau memberikan program bantuan seharusnya ditanyakan dulu kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga bantuan itu bisa termanfaatkan dengan baik serta tepat sasaran.

"Tanyakan kepada kami apa yang kami butuhkan. Jangan hanya provinsi mamatok apa yang dibutuhkan masing-masing desa kami, jangan sampai menetapkan sendiri dari provinsi," kata dia.

Terlebih lagi menurut Jefry, program di kabupaten/kota itu mendasar hingga ke tingkat desa, sehingga yang lebih tahu kondisi di daerahnya adalah pihak pemerintah kabupaten.

"Kami langsung ke tingkat desa, dan kami mengetahui apa kebutuhan masyarakat kami," katanya.

Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan,  ke depan pihaknya akan lebih intens menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.

"Tujuannya adalah untuk pembangunan yang lebih baik. Masukan dari Kampar akan menjadi pertimbangan bagi kami," katanya. (mc)