RiauBook - Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Riau telah memberlakukan program puskesmas buka 24 jam, namun hingga saat ini baru Kabupaten Kampar yang sudah menjalankan sepenuhnya.

"Sejak tahun lalu baru Kampar yang sudah sepenuhnya menerapkan puskesmas 24 jam. Tapi tahun ini sepertinya akan bertambah satu lagi yaitu Kabupaten Indragiri Hilir," kata Kepala Dinas Kesehatan Riau, Zainal Arifin kepada pers di Pekanbaru, Minggu (12/4/2015).

Zainal mengatakan, apa yang diberlakukan Pemerintah Kabupaten Kampar sebaiknya ditiru kabupaten lainnya dalam penerapan program Puskesmas 24 Jam. Karena ada dukungan penuh dari pemerintah setempat sehingga berjalannya program tersebut.

"Kalau di Kampar itu, pemerintahnya mendukung, baik itu masalah SDM medisnya, sarana dan prasarana pendukung lainnya. Jadi saya rasa harus dicontoh daerah lain," kata Zainal.

Tidak hanya itu, lanjutnya, kepedulian daerah terhadap pelayanan kesehatan juga penting, sehingga berjalannya program Puskesmas 24 Jam tersebut.

Kepedulian Kampar menurut Zainal sudah dibuktikan dengan jalannya program Puskesmas 24 Jam dan pelayanan ke masyarakat yang terus dioptimalkan.

"Puskesmas itu pelayanan dasar bagi masyarakan dan bisa melayani ratusan penyakit. Sehingga masyarakat dengan mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tidak harus ke kota untuk berobat," kata Zainal Arifin.

Dukungan di bidang tenaga medis juga harus menjadi perhatian daerah, karena Kabupaten Kampar mendukung SDM setempat dalam melakukan pendidikannya. Sehingga setiap ada pembukaan Puskesmas, tidak mengalami kekurangan SDM.

Secara keseluruhan di Provinsi Riau menurut Zainal program ini dinilai belum berjalan maksimal dan sesuai harapan. Karena dari 12 kabupaten/kota di Riau baru 1 kabupaten yang sepenuhnya menjalankannya dan satu lagi baru memulai menerapkan puskesmas 24 jam.

Saat ini pihak Dinkes masih melakukan verifikasi penerapan puskesmas 24 jam di Kabupaten Indragiri Hilir. "Untuk Inhil saat ini sedang kami verifikasi apakah sudah semua puskesmas yang ada menerapkan puskesmas 24 jam secara optimal," kata Zainal.

Seperti diketahui penerapan puskesmas 24 jam di Provinsi Riau belum maksimal dikarenakan masih terbatasnya tenaga medis yang akan ditempatkan di masing-masing puskesmas di daerah.

Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau, saat ini hanya baru 50 persen yang buka 24 jam dari 225 jumlah Puskemas yang ada di Riau. Zainal Arifin menjelaskan sejak November 2014 pihak Pemprov Riau melalui Dinas Kesehatan sudah menyampaikan edaran ke kabupaten/kota agar seluruh layanan Puskesmas buka 24 jam tanpa terkecuali.

"Kalau edaran sudah dikirim pada tahun lalu, edaran itu untuk meminta kepada kabupaten/kota membuka Puskesmas itu selama 24 jam. Agar layanan kepada masyarakat itu bisa kapan saja," kata Zainal.

Maka untuk mendukung pelaksanaan Puskesmas buka 24 jam itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Riau juga akan menyiapkan tenaga medis untuk ditempatkan di Puskesmas itu. Bahkan di masa kepemimpinan Annas Maamun beberapa waktu lalu berjanji akan menempatkan satu dokter disetiap Puskesmas.

"Sebagai bentuk dan konsistensi kami akan bantu tenaga, siapkan dua PPT, perawat dan dua bidan. Secara bertahap sudah dilakukan di Kota Pekanbaru dan Dumai yang sudah menyiapkan," katanya.

Zainal Arifin yang juga mantan Dirut RSUD Indragiri Hulu ini juga menjelaskan nantinya di Puskesmas 24 jam tersebut dapat melakukan pelayanan primer dan rujukan. Ia juga mengaku memang penerapan Puskemas ini tidak bisa secara menyeluruh.

"Mudah-mudahan, dalam beberapa tahun kedepan rencana puskesmas 24 jam ini akan terealisasi secara merata," katanya.

Saat ini jumlah Puskesmas di Provinsi Riau sudah menjadi 225 unit, naik dari jumlah tahun sebelumnya berjumlah 210. "Semua pihak harus mendukung bersama dalam menjalankan puskesmas 24 jam ini," demikian Zainal.

Pemerintah Kabupaten Kampar telah sejak lama fokus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, salah satunya dengan menempatkan tenaga medis dan dokter di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat bahkan hingga pelosok daerah.

"Saat ini seluruh Puskesmas di Kampar sudah buka 24 jam, namun masih ada yang kurang, dokternya belum merata dan ini akan diperbaiki. Akan ditempatkan dokter di tiap Puskesmas hingga Puskesmas yang ada di pelosok daerah," kata Bupati Kampar Jefry Noer.

Jefry menjelaskan, pihaknya telah menerapkan pelayanan kesehatan 24 jam untuk seluruh Puskesmas yang ada di Kampar sejak 2014 sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tiap kecamatan.

Ia mengatakan, Puskesmas 24 jam dijalankan berawal dari pengalaman masyarakat yang benar-benar kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

"Program Puskesmas 24 jam ini berawal ketika saya berjalan di suatu daerah di Kampar. Saya bertemu warga yang sedang sakit. Ketika itu dia tidak mengenali saya sebagai bupati karena waktu itu berpakaian biasa. Warga tersebut sedang berjalan dengan kondisi tidak sehat dan hendak pergi ke rumah sakit.

"Saya bertanya kepada orang tersebut, mengapa tidak berobat ke Puskesmas saja? Warga tersebut mengatakan jika Puskesmas tidak buka pada hari Sabtu karena kebetulan waktu itu hari Sabtu," kata Jefry.

Sejak saat itu, lanjut dia, kemudian seluruh Puskesmas diwajibkan untuk buka setiap hari tidak terkecuali Sabtu dan Minggu. Bahkan diwajibkan buka selama 24 jam dengan sistem kerja dibagi menjadi dua atau tiga bagian.

Tidak hanya itu, kata Jefry pihaknya juga melengkapi fasilitas medis di tiap Puskesmas dan diupayakan di tiap Puskesmas ada satu unit mobil ambulans yang selalu "standby" mengantarkan pasien ke rumah sakit jika penyakitnya parah.

"Kemudian penempatan dokter juga akan merata diseluruh Puskesmas. Dengan demikian masyarakat dapat berobat dengan maksimal di tiap Puskesmas," katanya.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Provinsi Riau Nurzelly Husnedi menyatakan saat ini di Riau terdapat lebih 2.000 dokter namun belum tersebar secara merata hingga ke pelosok desa.

"Mereka masih menjalankan profesi masing-masing di kota besar khususnya Pekanbaru, selain juga di ibu kota kabupaten di Riau," kata Nurzelly.

Ia mengatakan, hal itu merupakan masalah bersama khususnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena persoalan kesehatan dan dokter juga merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan saja IDI.

Nurzelly kembali menjelaskan, bahwa sebaran dokter yang tidak merata merupakan salah satu penyebab masyarakat Indonesia belum dapat mencapai taraf hidup yang optimal.

Karena sesungguhnya, lanjut dia, dokter memiliki peran dalam kesehatan yang merupakan indikator utama dari kesejahteraan suatu wilayah.

Nurzelly mengatakan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan merupakan indikator utama kesejahteraan, sayangnya kesejahteraan belum dapat merata di semua daerah di Indonesia dan ini harus menjadi pemikiran bersama.

Menurutnya, apa yang telah dilakukan Pemkab Kampar merupakan trobosan baik untuk daerah itu maju dengan masyarakat yang sejahtera. (mc)