Riau Book - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Raxhman curhat panjang pada acara koordinasi dan Supervisi (Korsup) sektor energi Tahun 2016.

Pada Korsup ini Arsyadjuliandi Rachman, Kamis (17/3/2016), curhat mengenai permasalahan minyak dan gas (Migas) di Hulu dan Hilir.

Untuk di Hulu, Andi Rachman sapaan Plt Gubernur Riau memaparkan setidaknya ada 5 masalah pokok migas. Salah satunya yaitu transparansi yang dikatakan Andi Rachman yang selalu dituntut oleh masyarakat.

"Perlunya transparansi, konsistensi dan akuntabilitas dalam cash recovery sebagai dasar perhitungan lifting migas bagian pemerintah," ujar Andi Rachman.

Selain itu, kata dia, transparansi, konsistensi dan akuntabilitas dalam pembebanan faktor pengurang dalam perhitungan DBH Migas dikatakan Andi Rachman juga menjadk permasalahan di Migas Hulu.

Pemerintah Provinsi Riau sebagai daerah penghasil 40 persen minyak nasional belum diberikan ruang yang cukup dalam pengelolaan Migas. Dan kewajiban KKKS memberikan PI 10 persen kepada Pemprov Riau hingga saat ini belum terwujud.

"Pemerintah Provinsi Riau belum diberikan ruang yang cukup dalam pengelolaan migas,  dan kewajiban KKKS untuk memberikan sebesar-besarnya PI 10 persen kepada BUMD Riau sampai saat ini belum terwujud," ungkap Andi Rachman.

Tumpang tindih lahan di wilayah kerja Migas juga menjadi salah satu permasalahan Migas Hulu. Dan perlunya pembangunan menkanisme dan prosedur laporan lifting migas oleh SKK Migas agar dapat diakses oleh pemerintah.

"SKK Migas perlu membangun mekanisme dan prosedur laporan lifting Migas melalui KKKS yang dapat diakses oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota/daerah penghasil migas," ujar Andi Rachman.

Di Hilir, lanjut dia, ada tiga permasalahan yang diungkapkan oleh Andy Rachman. Perlunya penataan lembaga penyalur LPG 3 kg dikatakan Andy Rachman perlu dilakukan. Permasalahan lainnya adalah pengembangan infrastruktur BBM dan gas bumi di Duri, Dumai. "Pengembangan infrastruktur BBM dan gas bumi seperti SPBU, SPBG, dan jargas. Serta pembangunan transmisi gas bumi di Duri, Dumai," kata Andi Rachman.

Hal penting lainnya yang menjadi permasalahan di Migas Hilir adalah Direktorat pembinaan Hilir Ditjen Migas dan BPH Migas yang belum menyampaikan data badan usaha, ijin niaga, dan laporan penjualan BBM di Provinsi Riau. Sehingga pendapatan PAD Riau tidak optimal.

"PemerintahbProvinsi Riau belum mendapatkan PAD dari pajak bahan bakar bermotor secara optimal karena belum ada penyampaian data dari Ditjen Migas dan BPH Migas," ungkap Andi Rachman.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau