RIAUBOOK.COM - Berdasarkan pasal 263 ayat 1 dan 2, dan pasall 264 KUHP, orang yang menyiarkan surat palsu dapat dipidana, ini merupakan delik umum, artinya aparat penegak hukum dapat memprosesnya tanpa perlu adanya pengaduan dari korban.

"Hal itu karena dianggap merugikan ketertiban umum dan kepentingan masyarakat secara luas, adapun UU ITE dapat melengkapi KUHP untuk ranah elektronik (pasal 35 jo psl 51 ayat 1), namun ada persyaratan dari ketentuan ini, yaitu menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat," kata Pengamat Hukum Riau, Aspandiar, SH, kepada pers di Pekanbaru, Senin (12/1/2026).

Kemudian untuk KPK, lanjut dia, jadikanlah hal ini sebagai alat untuk meng-introspeksi diri terutama dalam menangani kasus yang sedang ditanganinya, kalau ada sisi-sisi yang dinilai merugikan, karena ini merupakan wilayah pidana umum, KPK bisa membuat laporan dan atau meminta aparat kepolisian untuk memproses dan menindaklanjuti kasus surat tersebut.

"Begitu juga dengan yang namanya (Abdul Wahid) dipakai di dalam surat, tentunya terlepas dari ini merupakan delik aduan atau tidak," kata dia.

Kendati kemikian, Aspandiar menyatakan dirinya tidak berkapasitas dan berada dalam posisi yang tepat untuk menilai surat tersebut asli atau palsu, biarlah itu menjadi tugas dari pihak yang berwenang.

Sebelumnya dunia maya dikejutkan beredarnya surat yang diklaim sebagai tulisan tangan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

Wahid diceritakan menulis surat tersebut dari dalam rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam surat tersebut, Abdul Wahid membantah seluruh tudingan korupsi yang disangkakan kepadanya dan menyatakan sumpah atas nama Tuhan.

Sebelumnya pengamat yang juga tokoh masyarakat Riau Syaed Lukman menyatakan bahwa sangat tidak mungkin bagi Abdul Wahid bisa atau diperbolehkan menulis surat dari balik jeruji yang dapat menganggu penyidikan perkara.

"Sudah dipastikan itu hoax, jangankan membuat surat, memegang handphone saja jelas dilarang," kata Syaed Lukman.

Lukman menjelaskan, penyebaran hoax tersebut merupakan upaya mengaburkan proses hukum serya upaya kontra-narasi dari lingkaran loyalis tersangka.

"Strategi ini diduga sengaja dilakukan untuk membangun citra sebagai 'korban kriminalisasi' atau victim blaiming di tengah proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK," katanya.

KPK juga menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi yang menjerat Abdul Wahid dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Abdul Wahid telah didasarkan pada kecukupan alat bukti yang diperoleh penyidik.

"Setiap sangkaan pasal terhadap para tersangka tentunya sudah berdasarkan kecukupan alat bukti yang diperoleh penyidik, yang nantinya akan diuji di persidangan. Kita ikuti terus perkembangannya," demikian Budi. (ist)

tags:

• Pekanbaru
• dumai
• rohil

Share