Keputusan tersebut diambil setelah pembahasan intensif antara Pertamina, PHR, SKK Migas, dan Kementerian ESDM. Hasilnya, pemerintah menyetujui adanya tambahan bagi hasil untuk kontraktor sebesar 19 persen.

Dengan demikian, porsi bagi hasil kontraktor meningkat dari sebelumnya 65% menjadi 84%.

"Pertamina dan PHR sudah berkoordinasi dengan pemerintah. Setelah pembahasan dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM, disetujui penambahan bagian kontraktor menjadi 84%," kata Wahid.

Wahid mengatakan, pemerintah daerah berharap agar kepemilikan participating interest (PI) dapat dihitung sejak awal tahun, bukan setelah penandatanganan kontrak oleh Menteri ESDM.

Langkah ini kata dia, diharapkan memberi dampak positif terhadap penerimaan daerah dari sektor migas. (fjr)