RiauBook - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengakui bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) masih belum selesai proses perizinannya baik itui izin pembangunan prasarana maupun penjanjian konsesi. Karena itu, Komisi V DPR meminta agar proyek kereta cepat yang terlihat sangat dipaksakan itu sebaiknya ditunda.

"Banyak (perizinan yang belum selesai), kalau saya kasih tau satu-satu anda juga engga ngerti," kata Menhub Ignasius Jonan ketika ditanya persiapan proyek kereta cepat usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin, Selasa (26/1)

Jonan menjelaskan, untuk izin pembangunan saja masih ada sejumlah dokumen yang belum dilengkapi oleh PT KCIC. Izin pembangunan itu diantaranya terkait dengan evaluasi teknis atas rancang bangun yang diajukan oleh Badan Usaha yang membangun sarana dan prasarana perkeretaapian.

"Sekarang kita lagi tunggu dokumentasinya, saya sudah terima tapi belum lengkap," imbuh mantan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu.

Kemudian, lanjut Jonan, adapun izin tentang Analisi Dampak Lingkungan (AMDAL) banyak catatan yang harus dipenuhi oleh PT KCIC. Meskipun Jonan mengakui AMDAL sudah terbit namun ada catatan dan masukan darinya

"Memang sudah terbit, dari saya ada banyak catatan, kita kasih masukan. Jadi izin dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) juga menentukan rancang bangun (kereta cepat) oleh badan usaha," terangnya.

Namun demikian, Jonan tidak dapat memastikan kapan izin-izin tersebut dapat diberikan karena, cepat tidaknya berita tersebut bergantung pada respon dari PT KCIC sendiri.

"Saya hanya regulator, masa saya kejar-kejar (KCIC mengurus izin)?" tandasnya. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau