Riau Book - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) merasa aturan mengenai hibah bansos khususnya bantuan bagi anak yatim yang dikeluarkan pemerintah pusat terkesan mempersulit.

Bupati Rohil H Suyatno, mengatakan, hal ini perlu ditinjau ulang kembali. Menurutnya, peraturan baru yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo, menjadi kendala bagi semua jajaran di pemerintahan daerah.

Aturan yang mengikat itu terkesan dipersulit. "Mau kasih bantuan anak yatim kok dipersulit," terang Suyatno.

Dirinya sendiri baru mengetahui tentang penerapan aturan baru itu setelah mendapat informasi dari Plt Sekdakab Rohil usai menghadiri acara pertemuan dengan Mendagri di Jakarta, akhir pekan lalu.

Suyatno berharap dari pertemuan itu muncul solusi sehingga aturan yang dibuat dapat lebih mempermudah. Katanya, dari cacatan laporan mengenai aturan pemberian bantuan hibah bansos untuk anak yatim hanya boleh diberikan kepada yayasan saja.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan kondisi masyarakat Rohil karena banyak anak yatim yang tinggal bersama saudara dan tidak masuk dalam panti asuhan.

"Persentasenya yang masuk panti asuhan di bawah 5 persen dan sisanya tinggal di rumah bersama sanak famili. Kita anggarkan tiap tahun untuk anak yatim, namuntahun 2015 dan tahun ini terikat oleh peraturan jadi sulit untuk disalurkan," terangnya.

Ironisnya, jika ingin memberikan bantuan untuk masjid dan musala, harus memiliki badan hukum. "Pertanyaannya apakah rumah ibadah kita semua ada badan hukum. Tentunya ini juga menyulitkan kita untuk memberikan banyuan untuk rumah ibadah," tegasnya.

Suyatno meminta agar kebijakan yang dibuat pusat hendaknya sesuai dengan kondisi dilapangan. "Kita setuju peraturan dibuat agar mencegah terjadinya penyelewengan. Namun, untuk poin anak yatim dan rumah ibadah serta membantu orang miskin agar diberikan kelonggaran," pintanya. (MC Riau)