Riau Book - Kepala Bidang Adminitrasi Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Ispan Syaputra menjelaskan pemangkasan biaya perjalanan dinas tidak hanya dilakukan terhadap anggota dewan, namun juga berlaku untuk seluruhnya, termasuk pejabat di Lingkungan Pemprov Riau.

"Semuanya dipangkas, tidak hanya Dewan saja, pejabat di Pemprov juga, karena pagu anggaran perjalanan dinas itu disatukan semuanya antara legislatif dan eksekutif," ujar Ispan Syaputra.

Anggaran yang dipangkas tersebut sebesar 30 persen dari total pagu anggaran perjalanan dinas tahun 2016 sebesar Rp500 miliar. Ini dilakukan untuk penghematan pasca penurunan PAD daerah baik dari DBH maupun PAD lainnya.

"Rp500 miliar itu sebenarnya baru pagu anggaran, pelaksanaanya tidak sampai segitu," tambahnya.

Dengan adanya pemotongan itu, maka yang tersisa biaya perjalanan dinasnya hanya sekitar Rp300 miliar lebih, karena harus dipotong 30 persen.

Sementara mengenai teknis pelaksanaan perjalanan dinas ini, akan diatur dalam Pergub nantinya, saat ini belum dikeluarkan. Dalam Pergub itu nantinya akan diatur pejabat mana saja yang bisa mengikuti perjalanan dinas dan berapa orang yang dibolehkan.

"Nanti ada Pergub lebih lanjut lagi yang mengatur untuk teknis perjalanan dinas, akan diatur semuanya. Intinya untuk efisiensi seperti yang sudah dikatakan Pak Plt Gubernur," terang Ispan.

Ke depannya, pemerintah harus mengantisipasi semakin menurunnya PAD dari pusat baik, dari DBH maupun PAD lainnya. "Takutnya tahun ini tidak sepenuhnya bisa masuk ke daerah, dari dana pusat seperti DBH dan dana lainnya, karena harga minyak makin anjlok," sambungnya.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau