RIAUBOOK.COM - Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan pentingnya implementasi pembangunan berwawasan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saat menutup Pekan Nasional Perubahan Iklim (PNPI), dan Rapat Kerja Nasional Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Rakernas LHK) Tahun 2017, di Jakarta (04/08/2017).

Sebagaimana arahan Presiden RI. Joko Widodo pada saat pembukaan PNPI dan Rakernas LHK, Selasa lalu (02/08/2017), menurut Siti Nurbaya, dalam melakukan terobosan kebijakan dasar sektor LHK, perlu mengacu pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

1. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia (melindungi masyarakat pinggiran, melindungi wilayah dan habitat, dan kekayaan alam);

2. Mencerdaskan kehidupan bangsa (alam sebagai wahana pendididikan, dan secara cerdas mengelola alam yang kita pinjam dari generasi mendatang, prinsip keberlanjutan);

3. Memajukan kesejahteraan umum (lingkungan sumberdaya alam sebagai sumber ekonomi, menopang pertumbuhan wilayah, prinsip keseimbangan);

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, menyelaraskan alam kita dengan alam dari perspektif internasional, dengan prinsip saling menghormati kedaulatan.

"Tindak lanjut harus dilakukan dengan pembahasan lebih fokus untuk sampai pada rencana besar, skenario besar pembangunan LHK. Lakukan langkah-langkah kerja secara logis (sequential)", ujar Siti Nurbaya.

Dalam tema atau rencana besar ini, disampaikan Siti Nurbaya, harus meliputi tata kelola lingkungan dan hutan, orientasi berimbang antara ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta konfigurasi bisnis hulu hilir berbasis rakyat, dan ekonomi berkeadilan berbasis sumberdaya lahan, salah satunya melalui Perhutanan Sosial.

"Konsep-konsep berpikir juga harus dimatangkan dalam desain implementasinya, harus high technology dan high touch. Regulasinya diupayakan baik tapi touch-nya juga harus baik, tidak boleh rendah atau pakai praktek lama yang tidak sesuai dengan semangat dan kondisi sekarang", pesan Siti Nurbaya kepada semua pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Nur Masripatin, juga melaporkan kemajuan implementasi National Determination Contribution (NDC). Disampaikan Nur Masripatin, bahwa REDD+ merupakan unsur penting dari target NDC Indonesia di sektor berbasis lahan, dengan penetapan angka Forest Reference Emission Level (FREL) sebesar 0,568 GtCO2e/tahun untuk karbon biomassa di atas permukaan tanah.

"Di sektor energi, telah ditetapkan kebijakan bauran energi dan pengembangan sumber energi bersih. Sedangkan di sektor pengelolaan limbah, telah dibangun strategi komprehensif untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan kapasitas, dalam pengelolaan limbah dan sampah untuk energi, juga dukungan pendanaan, teknologi, dan pendekatan sosial-budaya", jelas Nur Masripatin.

Menanggapi hal tersebut, Siti Nurbaya juga berharap agar pengarus utamaan (mainstreaming) perubahan iklim jangan hanya jadi wacana, tapi perlu aktualisasi secara nyata. "Pemahaman NDC dan desain implementasi mitigasi dan adaptasi, harus simultan antara rancangan, praktek, evaluasi, dan inovasi pembaharuan untuk penataan yang harmonis", ujar Siti Nurbaya.

Sementara itu, berdasarkan hasil Rakernas LHK Tahun 2017, Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Bambang Hendroyono, menyampaikan bahwa, untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang optimal, diperlukan kontinuitas kualitas sumberdaya, pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan, dan peningkatan inovasi.

Terkait hal ini, Siti Nurbaya memberikan arahan agar dilakukan pengembangan untuk optimalisasi pendanaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Reboisasi (DR), dan dana-dana transfer daerah, selain optimalisasi dana-dana Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang mendukung pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelestarian.

Tidak kalah penting, Siti Nurbaya juga menegaskan pentingnya koherensi dan harmonisasi sasaran yang optimal, antara Kementerian LHK, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

Menutup acara, Siti Nurbaya menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak, atas kontribusinya dalam mendukung sasaran pembangunan bidang LHK.

"Saya mengundang terus menerus interaksi dengan unit-unit kerja pusat maupun daerah, dalam mendukung pelaksanaan urusan yang bersifat desentralisasi, atau dekonsentrasi dan concurrent (bersamaan), sehingga prinsip-prinsip public life betul-betul bisa berlangsung. Rakyat membutuhkan itu dan membutuhkan kita semua. Mari lakukan yang terbaik untuk bangsa kita", pungkas Siti Nurbaya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada peserta PNPI, dalam acara ini juga diumumkan beberapa pemenang perlombaan, antara lain juara booth terbaik yaitu booth sektor kehutanan, juara fotografi, juara lomba essay, juara mewarnai, dan juara menggambar untuk tingkat Sekolah dasar (SD). (RB/rls)

Penanggung jawab berita:

Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Djati Witjaksono Hadi