RiauBook - Ratusan warga menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Riau, Kamis (26/3/15). Dengan mengenakan ikat kepala dan atribut tuntutan, massa mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubri Arsyadjuliandi Rachman berani mencabut SK Nomor : Kpts 297/III/2011 tentang tentang perluasan pencadangan areal tanah TNI AU.

Jika dalam 21 hari kedepan tuntutan itu tidak dikabulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, warga Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai mengancam akan menduduki Kantor Gubernur Riau. "SK Gubernur Riau tersebut cacat hukum dan telah mencederai rasa keadilan bagi masyarakat Sidomulyo Timur," ujar seorang warga dalam orasinya.

Menurut massa, dengan terbitnya SK tersebut telah meresahkan masyarakat. Untuk itu, warga mendesak agar Plt Gubri harus berani pasang badan demi keadilan dan kedaulatan hukum. "Plt Gubri harus cabut SK tersebut. Jika tidak dikabulkan, kami akan datangkan sepertiga dari masyarakat Sidomulyo Timur," tukas warga tersebut.

Sementara Bambang Rumnan selaku kuasa hukum sekaligus masyarakat, mengakui bahwa pertemuannya beserta beberapa orang perwakilan masyarakat dengan Pemprov Riau tidak membuahkan hasil. Pasalnya, Plt Gubri yang diharapkan bisa membuat keputusan tidak berada di tempat.

"Kita telah bertemu dengan dengan Asisten I Bidang Pemerintahan Kasiarudin dan dari Kesbangpol. Dengan sangat menyesal, permohonan kita belum dapat penjelasan," kata Bambang.

Aksi kali ini belum membuahkan hasil. Bambang pun berjanji bahwa warga akan kembali menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar. "Kita beri waktu 21 hari. Kalau tidak direspon, kita tidak akan demo lagi di sini, tapi kemping," pungkasnya. (mc)