RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk menertibkan dan memulihkan Barang Milik Daerah (BMD). Komitmen ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Rabu (20/5/2026).

​Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memperkuat pengamanan, penelusuran, hingga pemulihan aset daerah yang selama ini masih menjadi persoalan pelik di Bumi Lancang Kuning.

​Benahi "Dosa Masa Lalu" Pengelolaan Aset

​Dalam sambutannya, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, blak-blakan mengenai sengkarut aset daerah yang sebagian besar merupakan masalah lama dan belum kunjung tuntas. Permasalahan tersebut di antaranya berkaitan dengan hasil supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta tindak lanjut audit investigasi pengelolaan BMD tahun 2013.

"Sejak saya menjabat sebagai Penjabat Gubernur Riau tahun 2024, Pemprov Riau mulai melakukan langkah-langkah pembenahan dan korektif terhadap beberapa kebijakan pengelolaan aset daerah. Ini termasuk mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai perlu ditata kembali agar memiliki kepastian hukum," tegas SF Hariyanto.

​Ia membeberkan bahwa hingga saat ini masih banyak aset daerah yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, salah satunya adalah fasilitas rumah dinas yang belum sepenuhnya dikembalikan kepada pemerintah daerah.

​Oleh karena itu, SF Hariyanto memberikan apresiasi tinggi kepada Kejati Riau yang kini memiliki fungsi strategis baru melalui pembentukan Asisten Bidang Pemulihan Aset.

​Tegaskan Sanksi dan Ketertiban OPD

​Melalui kerja sama ini, Pemprov Riau memohon dukungan penuh dari Kejati Riau untuk melakukan tindakan nyata, mulai dari penelusuran hingga pengamanan hukum. SF Hariyanto juga memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemprov Riau.

​Tuntutan Utama: Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta lebih serius dan tertib mendata aset.

​Target Akhir: Menciptakan tata kelola pemerintahan Provinsi Riau yang bersih, transparan, dan akuntabel.

​Komitmen Kejati Riau: Siap Lakukan Pendampingan Hukum

​Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, I Dewa Gede Wirajana, menegaskan kesiapan jajarannya untuk mengawal pemulihan aset milik Pemprov Riau. Menurutnya, pengamanan kekayaan negara memerlukan tindakan yang terukur, terkoordinasi, dan memiliki dasar hukum yang kuat.

​"Kami siap memberikan dukungan dan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Riau dalam proses penelusuran, pengamanan, maupun pemulihan aset daerah. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel," pungkas I Dewa Gede Wirajana.

​Dengan adanya sinergi formal ini, diharapkan aset-aset daerah yang sempat "hilang" atau dikuasai secara ilegal dapat segera diselamatkan dan dikembalikan fungsinya untuk kepentingan masyarakat Riau. (ist)