RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi menetapkan langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) utama, yakni PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah dan PT Jamkrida.

Langkah ini diambil sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​Keputusan tersebut dibahas dalam pertemuan di Kantor Gubernur Riau pada Jumat (27/3/2026). Dalam arahannya, Pemprov Riau menjadwalkan suntikan modal untuk Jamkrida pada tahun 2026, sementara untuk BRK Syariah direncanakan menyusul pada tahun 2027.

​Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menegaskan bahwa fokus penambahan modal ini sengaja diarahkan pada sektor perbankan dan penjaminan kredit karena dampaknya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

​"Fokus kita adalah memperkuat BUMD yang bergerak di sektor perbankan dan penjaminan kredit agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas," ujar M. Job Kurniawan.

​Rencana Realisasi Bertahap

​Menurut M. Job, perbedaan waktu penyertaan modal antara kedua BUMD tersebut didasarkan pada skala prioritas dan kesiapan fiskal daerah. Jamkrida diprioritaskan lebih awal pada tahun ini guna mempercepat akses pembiayaan bagi para pelaku usaha di Riau.

​"Untuk Jamkrida, penambahan penyertaan modal akan kita lakukan pada tahun 2026 ini. Sementara BRK Syariah direncanakan pada 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan dan kondisi keuangan daerah," jelasnya.

​Transparansi dan Dampak Ekonomi

​Pemprov Riau menjamin bahwa kebijakan ini bukan sekadar suntikan dana formalitas. Setiap rupiah yang disertakan telah melalui proses kajian dan evaluasi yang mendalam untuk memastikan prinsip akuntabilitas terpenuhi.

​Diharapkan, dengan modal yang lebih kuat, BRK Syariah dan Jamkrida dapat lebih agresif dalam memberikan pembiayaan dan penjaminan kredit, terutama bagi sektor UMKM.

​"Kami memastikan seluruh proses dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kolaborasi yang baik akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif," pungkas M. Job. (ist)