RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI resmi menetapkan empat prajurit TNI sebagai tersangka dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. l

Meski proses hukum telah berjalan, langkah TNI yang memilih jalur peradilan militer memicu protes keras dari kalangan aktivis hak asasi manusia.

​Komandan Puspom TNI, Mayor Jenderal Yusri Nuryanto, mengonfirmasi bahwa keempat tersangka merupakan anggota Detasemen Markas (Denma) Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Ironisnya, tiga di antaranya merupakan perwira aktif dari matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

​"Para tersangka adalah Kapten NDB, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES. Kami akan bekerja semaksimal mungkin agar penyidikan dilakukan secepatnya secara profesional," ujar Yusri dalam keterangannya, Rabu (18/03).

​Jeratan Hukum dan Misteri Motif

​Para pelaku saat ini dijerat dengan Pasal 467 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Namun, hingga saat ini pihak Puspom TNI belum mengungkap apa motif di balik serangan brutal tersebut maupun peran spesifik dari masing-masing tersangka.

​"Kami masih mendalami motifnya," tegas Mayjen Yusri.

​Koalisi Masyarakat Sipil: "Jangan Jadi Ruang Impunitas"

​Penetapan tersangka ini tak lantas meredakan ketegangan. Koalisi Masyarakat Sipil—yang terdiri dari Imparsial, KontraS, Amnesty International, YLBHI, dan sejumlah LSM lainnya—mendesak agar kasus ini ditarik ke Sistem Peradilan Umum.

​Ketua Umum YLBHI, Muhamad Isnur, mengkhawatirkan mekanisme peradilan militer hanya akan menjadi tameng untuk melindungi aktor intelektual di balik serangan ini.

​"Sudah menjadi rahasia umum, peradilan militer acap menjadi ruang untuk menutup akuntabilitas atas tindak pidana umum yang melibatkan anggota TNI," kata Isnur.

​Desakan Usut Tuntas Aktor Intelektual

​Koalisi menilai serangan terhadap aktivis bukan sekadar tindakan indisipliner prajurit, melainkan ada potensi keterlibatan komando. Mereka mendesak Kepala BAIS, Panglima TNI, hingga Menteri Pertahanan untuk tidak lepas tangan.

​"Sebagai pemegang komando tertinggi, mereka bertanggung jawab membuka kasus ini hingga tuntas sampai terungkap pelaku intelektualnya," tambah Isnur.

​Koalisi menegaskan bahwa transparansi hanya bisa dijamin jika para prajurit tersebut diadili di pengadilan sipil, guna memastikan apakah ada perintah sistematis di balik penyiraman air keras kepada Andrie Yunus. (cnbc)