RIAUBOOK.COM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau memperingati hari jadi ke-23 dengan menggelar diskusi publik bertajuk "Kurma" (Diskusi Ramadan) di Pekanbaru, Selasa (10/3).

Kegiatan ini menjadi momentum refleksi atas krisis ekologis dan ketidakadilan ruang hidup yang masih membayangi Bumi Melayu.

​Direktur WALHI Riau, Eko Yunanda, menyatakan bahwa dominasi investasi industri ekstraktif—mulai dari migas, kayu, hingga sawit—belum memberikan kesejahteraan yang dijanjikan. Sebaliknya, investasi tersebut dinilai memperparah kerusakan lingkungan dan merampas ruang hidup masyarakat adat.

​"Ketimpangan ruang di Riau sudah berlangsung lama. Investasi justru sering kali merusak lingkungan dan merampas ruang hidup masyarakat," ujar Eko dalam sambutannya.

​Diskusi yang menghadirkan tokoh aktivis lingkungan ini menyoroti tiga isu krusial:

​Mandeknya Penegakan Hukum
Direktur WALHI Riau periode 2009-2013, Hariansyah Usman, mendesak negara untuk menindak 20 perusahaan perkebunan kayu di Siak dan Pelalawan yang terlibat kasus korupsi perizinan periode 2008-2011.

Meski sejumlah pejabat telah dipidana, korporasi tersebut dinilai belum dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

​Kekacauan Tata Ruang
Riko Kurniawan (Direktur WALHI Riau 2013-2021) menyoroti belum adanya kepastian batas wilayah hutan dan non-hutan di Riau

Menurutnya, izin industri di pulau-pulau kecil dan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan adalah bukti nyata karut-marutnya desain ruang di Riau.

​Peran Perempuan
Dewan Daerah WALHI Riau, Emi Andriati, menekankan bahwa perempuan adalah kelompok paling terdampak krisis ekologis, namun sekaligus menjadi benteng pertahanan terdepan dalam konflik agraria.

​Selain diskusi formal, peringatan ini juga diisi dengan tausiah dan penampilan musik dari musisi Ibnu Shem yang membawa pesan pelestarian hutan dan sungai.

Melalui agenda ini, WALHI Riau berkomitmen untuk terus memperkuat konsolidasi masyarakat sipil lintas generasi demi mewujudkan keadilan ekologis di Provinsi Riau.