Munas APPSI ke VII Tahun 2025 mengusung tema Manjaga Integritas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Kreatif ini dibuka secara langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus.

Dalam Munas APPSI 2025 yang berjalan kondusif dan penuh kebersamaan itu, akhirnya disepakati Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum APPSI menggantikan Gubernur Jambi, Al Haris, yang telah menuntaskan masa jabatannya.

Wamendagri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran kepala daerah dalam agenda musyawarah Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia 2025 tersebut.

Akhmad Wiyagus menerangkan, dalam sebuah organisasi yang sehat, siklus organisasi berjalan secara berkelanjutan tidak hanya menjadi simbol eksistensi organisasi.

Tapi juga menjadi indikator utama keberhasilan organisasi tersebut dalam memberikan manfaat, baik untuk para anggotanya secara langsung, maupun pihak terkait lainnya secara tidak langsung.

"Pergantian kepengurusan ini menunjukkan keberlanjutan dan keberhasilan APPSI dalam memberikan manfaat, baik untuk para pemerintah provinsi anggotanya secara langsung maupun bagi masyarakat secara tidak langsung," ujarnya.

Wamendagri melanjutkan, APSSI merupakan salah satu mitra strategis pemerintah dalam memfasilitasi seluruh pemerintah provinsi dalam penguatan optimalisasi otonomi daerah, serta penguatan tugas gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Dia menyebutkan, keberadaan APSSI sebagai wadah berhimpun bagi pemerintah provinsi seluruh Indonesia harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal, baik meningkatkan kapasitas para anggotanya maupun dalam memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk itu dia berharap kehadiran APSSI ini dapat meningkatkan kinerja kepala daerah, terus berinovasi membangun daerah dan menjadi wakil pemerintah pusat di daerah yang bersih dan kreatif.

"Berkenaan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, kementerian dalam negeri memberikan apresiasi kepada APSSI yang secara konsisten melakukan upaya meningkatkan kompetensi para anggotanya, baik dalam bentuk diseminasi best practice, penguatan kerja sama, sosialisasi peraturan perundang-undangan, maupun dalam bentuk bimtek advokasi kebijakan," ujarnya. (mc)