RIAUBOOK.COM - Provinsi Riau terancam kembali mengalami defisit anggaran yang bengkak akibat dana Participating Interest (PI) 10 persen Blok Migas Rokan anjlok tajam dari Rp 300 miliar per tahun menjadi hanya $1 per bulan.

"Ini sesuai dengan yang saya tulis beberapa waktu yang lalu, saya membuat suatu tulisan yang berjudul tidak ada manfaatnya PHR bagi daerah Riau," kata Pengamat Migas Riau, Said Lukman di Pekanbaru, Selasa (21/10/2025).

Hari ini, kata dia, lagi-lagi masalah sentralistik, seluruh kegiatan ekonomi terpusat di Jakarta.

"PI untuk satu tahun ke depan ini kosong, tidak ada transparansi dari PHR dalam pengelolaan migas, padahal sejatinya daerah berhak tahu segala aktivitas PHR, hingga kita tahu apa yang menjadi penyebab PI anjlok," katanya.

Artinya apa?, lanjut dia, Kehadiran PHR itu tidak memberikan efek apapun kepada masyarakat dan pembangunan di daerah.

"Saya juga kecewa melihat PHR tidak pernah melakukan tender proyek untuk masyarakat-masyarakat di Duri, di Pekanbaru, atau di tempat lain di Riau," katanya.

Semuanya kata Said Lukman, mereka olah dalam satu bentuk yang terselubung, dengan nilai yang sangat besar yang tidak mungkin diikuti oleh perusahaan-perusahaan lokal.

Mereka (PHR) menurut dia, bermain dengan korporasi-korporasi besar dari luar Riau yang justru merugikan ekonomi Riau.

"Mereka tender dengan nilai fantastis, proyek kecil-kecil disatukan hingga nilainya menjadi 1,4 triliun, bahkan 2,3 triliun," kata dia.

Artinya apa? Menurut dia kesempatan itu tidak mungkin didapat bagi anak-anak daerah, begitu juga efek ekonomi, nol besar.

Dengan demikian, lanjut dia, kehadiran PHR benar-benar tidak juga membawa efek ekonomi dan malah merugikan daerah.

"Semua kegiatan ada di Jakarta," katanya.

Kalau hari ini masyarakat Riay kecewa dengan PHR, menurut dia hal itu pasti, karena apapun tidak akan memberikan efek ekonomi kepada masyarakat, PI-nya juga tidak ada.

"Artinya sekarang PHR harus instropeksi diri, apakah masih pantaskah berada di Riau? Kalau masih ada budaya malu, PHR sebaiknya tinggalkan Riau. Atau ubah cara yang lebih baik," demikian Said Lukman. (fjr)