RIAUBOOK.COM - Penyelidikan dugaan kasus perjalanan dinas (SPPD) fiktif di DPRD Riau harusnya sudah naik ke tingkat penyidikan dengan penetapan tersangka dari saksi-saksi yang diperiksa oleh aparat penegak hukum (APH).

"Dengan intensitas penyelidikan yang begitu dalam, dan memeriksa saksi hingga 10 jam harusnya dalam kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan atau sudah ada penetapan tersangkanya," kata Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar lewat telekomunikasi kepada wartawan RiauBook.com di Pekanbaru, Selasa (2/7/2024).

Abdul Fikar menjelaskan, dalam proses penyelidikan harusnya sudah ada fokus yang mereka selesaikan sehingga kasusnya kemudian naik ke tingkat penyidikan.

Dia katakan, penyelidikan merupakan proses yang belum projustisia atau belum masuk proses hukum.

"Makanya dalam tahap penyelidikan orang itu bukan dipanggil tapi diundang. Yang namanya diundang sebenarnya tidak datang juga tak apa. Namun kalau dipanggil dalam status penyidikan, jika tidak datang dua kali, maka APH berhak memaksa saksi tersebut," katanya.

Sekwan DPRD Riau

Sebelumnya mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris DPRD Riau oleh penyidik Polda Riau terkait dugaan kasus SPPD fiktif.

Pria yang akrab disapa Uun ini mengaku diperiksa selama 10 jam oleh aparat penyidik.

Pemeriksaan Uun di Mapolda Riau pada Senin (1/7/2024) merupakan panggilan kedua setelah panggilan pertama pada Kamis pekan lalu dia tidak hadir dengan alasan sakit.

Uun mengaku dicecar 50 pertanyaan oleh penyidik berkaitan dengan dugaan SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Riau tahun 2020-2021.

Sebelumnya Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Nasriadi menyebut kasus itu mulai diusut sejak 9 bulan lalu.

"Polda Riau dari tahun lalu atau 9 bulan lalu sudah mulai melakukan penyelidikan terkait indikasi adanya tindak pidana korupsi pada tahun 2020-2021. Ini terkait SPPD fiktif dari perjalanan dinas di Setwan," kata Nasriadi.

Dia menjelaskan, pihaknya menemukan ada diduga perjalanan dinas fiktif saat Sekretaris DPRD Riau dijabat Muflihun.

"Tahun 2022 itu telah ditangani Kejaksaan dan 2020-2021 itu dijabat sama Muflihun. Beliau ini adalah mantan Pj Wali Kota dan Sekwan, ini udah akhir tahap penyelidikan," kata Nasriadi.

Terlibat Langsung

Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengungkap, dalam perkara dugaan korupsi yang telah memasuki tahap akhir penyelidikan harusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Kalau penyelidikan itu APH memintai keterangan dengan mengundang, namun jika sudah tahap penyidikan 'judulnya' memanggil.

Dari status saksi ada tiga hal yang membuat seorang saksi kemudian naik statusnya menjadi ternsangka, pertama dia mendengar, kemudian melihat, dan terakhir ikut merasakan," katanya.

Dia menjelaskan, jika saksi terbukti memenuhi tiga unsur itu dan dikuatkan dengan alat bukti yang cukup, maka penyidik sudah bisa menetapkannya sebagai tersangka.

"Itu saksi diperiksa 10 jam dengan 50 pertanyaan sepertinya sudah mengarah pada tiga unsur yang dimaksud, yakni mendengar, melihat, serta turut merasakan," demikian Abdul Fikar. (fzr)