RIAUBOOK.COM - Aparat dari Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan status tersangka terhadap saksi berinisial J selaku Direktur BUMDes Karya Muda Perhentian Sungkai, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) pada Jumat(17/05/24).

Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau Bambang Heripurwanto menjelaskan, penetapan tersangka J dilakukan setelah aparat melakukan pemeriksaan terhadap saksi hingga hasil gelar perkara menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dana pengelolaan kebun kelapa sawit seluas 500 hektar milik Pemerintah Kuansing yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai, Kecamatan Pucuk Rantau.

"Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan J sebagai tersangka dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Tap.Tsk - 03 / L.4.5 / Fd.1 / 05 / 2024 tanggal 17 Mei 2024," katanya.

Penetapan tersangka J tersebut menurut Bambang karena penyidik telah mempunyai 2 alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Terhadap tersangka J kata Bambang disangka melanggar :

Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair Pasal 3 UU RI 20 thn 2001 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari hasil pemeriksaan, demikian Bambang, bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, tersangka J melakukan pemanfaatan lahan yang berisi pohon kelapa sawit milik Pemerintah Kuansing (merupakan asset pemda) yang dilakukan dengan cara memanen atau mengambil buah kelapa sawit dan menjual hasil kelapa sawit tersebut yang luasnya lebih kurang sekira 500 hektar.

"Hasil dari penjualan kelapa sawit tersebut Tmtersangka J mengambil keuntungan untuk diri dia pribadi lalu uang tersebut dipergunakan tersangka J untuk kepentingan pribadi seperti pembelian mobil," katanya.

Perbuatan tersangka J kata dia bertentangan dengan Permendagri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Sehingga akibat perbuatan tersangka J tersebut merugikan keuangan negara c.q. daerah Kabupaten Kuantan Senging kurang lebih sebesar Rp. 593.584.200,- berdasarkan perhitungan sementara penyidik melalui Auditor Kejaksaan Tinggi Riau," katanya.

Untuk mempercepat proses penyidikan sebagaimana berdasarkan Pasal 21 ayat 4 KUHAP secara subyektif merujuk pada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau akan melakukan tindak pidana lagi, dan secara objektif ancaman diatas 5 (lima) tahun penjara, maka terhadap tersangka J, kata Bambang, dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru. (ist)