RIAUBOOK.COM - Kasus dugaan pemerasan yang disangkakan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri menjadi bukti bahwa lembaga antirasuah itu sedang tidak baik-baik saja, demikian Koordinator Penyuluh Anti Korupsi Wilayah Bengkalis dan Kepulauan Meranti, Bobson Samsir Simbolon.

"Kami mencurigai banyak kasus-kasus korupsi di Indonesia khususnya di Riau juga mengambang karena buruknya sistem penegakan antikorupsi semasa kepemimpinan Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri," kata Bobson di Pekanbaru beberapa waktu lalu, November 2023.

Menurut Bobson, banyak kasus mandek semasa Firli, dan dengan ketua yang baru maka seharusnya perkara-perkara itu harus berjalan kembali dan mendapat kepastian hukum.

"Ada banyak kasus di Riau yang ditangani Firli sampai sekarang tidak jelas statusnya, digantung. Nah ini yang harus dituntaskan," kata Bonson.

Beberapa kasus yang ngambang di tangan Firli Bahuri menurut Bobson adalah kasus hedonisme Sekda Riau SF Hariyanto dan juga kasus-kasus lainnya termasuk yang menjerat pengusaha kondang, Dedi Handoko atau DH.

"Mengenai kasus Sekda Riau lama diproses, karena adanya indikasi yang sama, mungkin juga terjadi transaksi kasus sehingga kasusnya ngambang," katanya.

Sebaiknya, lanjut Bobson, kasus Sekda Riau itu kembali diproses sekarang karena masyarakat membutuhkan kepastian dalam penegakkan hukum.

Sampai hari ini menurut dia belum ada kepastian hukum terkait perkara-perkara di Riau khususnya terkait Sekda Riau SF Hariyanto.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF Hariyanto sudah dua kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kegemaran istri SF Hariyanto pamer harta kekayaandi media sosial.

Heboh istri Sekda Riaupamer kemewahan berawal dari unggahan media sosial di Twitter @PartaiSocmed.

Mantan Kadis Pekerjaan Umum Riau itu jalani pemeriksaan pertama pada 6 April 2023 dan terbaru pada 22 Mei 2023, namun hingga saat ini belum ada penetapan status hukum terhadap Hariyanto.

Sementara itu dalam kasus yang sama terkait hedonisme, KPK sebelumnya telah menetapkan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dedi Handoko

Selain Sekda Riau, kasus lain yang masih mengambang semasa Ketua KPK Firli Bahuri yakni perkara yang melibatkan pengusaha ternama asal Pekanbaru, Dedi Handoko atau DH.

DH sebelumnya pada 2020 telah diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan proyek jalan di Bengkalis, Riau.

Selain diperiksa, KPK juga telah menggeledah kantor milik DH yang berada di Jalan Tanjung Datuk, Pekanbaru dan membawa serta menyita banyak dokumen dari bangunan bertingkat itu.

Namun hingga saat ini atau nyaris tiga tahun, belum ada kepastian status DH dalam perkara dugaan suap proyek-proyek di Bengkalis yang telah mempidanakan mantan Bupati Bengkalis Amril Mukminin itu.

Bobsos sebagai koordinator penyuluh anti korupsi di Riau mengharapkan sejumlah kasus yang mandek semasa pimpinan Firli Bahuri itu segera dituntaskan Ketua KPK yang baru.

Yang jelas, demikian Bobson, penetapan tersangka Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan oleh eks Menteri Kominfo RI telah mengencingi kepercayaan masyarakat.

"Namun dibalik itu (penetapan tersangka Ketua KPK) kita harus bersyukur karena ternyata tidak ada yang kebal hukum," kata Bobson. (fzr)

tags:

• Pekanbaru
• dumai
• rohil

Share