RIAUBOOK.COM - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 3 orang pejabat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau terkait kasus PT Duta Palma Group.

Ketut Sumedana, Kapuspen Kejagung RI mengungkapkan, pemeriksaan dilakukan pada Rabu 22 November 2023 di Gedung Bundar Kejagung RI.

Keempat pejabat Inhu tersebut diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

"HH selaku Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. H selaku PIt Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Indagiri Hulu tahun 2000.

Dan FI selaku Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu, PM selaku Pensiunan Pegawai Negeri Sipil," kata Ketut dalam keterangan tertulis yang diterima pers, Rabu (22/11/2023) di Jakarta.

Pemeriksaan tersebut ungkap Ketut, terkait penyidikan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Nomor: PRIN-61/F.2/Fd.2/11/2023 tanggal 03 November 2023 dan , yang hingga saat ini Tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi yakni RA, HS, BP, HH, FI, H, dan PM.

Adapun sebelumnya, perkara PT Duta Palma Group atas nama Terpidana Surya Darmadi, telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di tingkat Kasasi, yang dijatuhi pidana penjara 16 tahun dan pidana uang pengganti senilai Rp2,2 triliun.

Sebagai informasi, penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu merupakan pengembangan dari fakta-fakta persidangan dalam perkara dimaksud atas nama Terpidana Surya Darmadi.

Untuk selanjutnya, Tim Penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain guna menemukan minimal dua alat bukti yang cukup.

Perkara tersebut juga diduga telah mengakibatkan tidak hanya kerugian perekonomian negara dan keuangan negara, tetapi juga perbuatan tindak pidana yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan hutan dengan nilai kerugian yang tidak terhingga. (ist)