Dana PI tersebut bersumber dari sejumlah KKKS yang beroperasi di Riau, meliputi; PT Pertamina Hulu Energi (PHE) WK Siak (Rp15 Miliar), Energi Mega Persada (EMP) Bentu Ltd (Rp25 Miliar), Texcal Mahato (Rp150 Miliar), Malacca Strait (Rp16 Miliar), serta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sekitar Rp900 Miliar.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kata Nasir, maka RER melaksanakan program-program untuk mengawal pendistribusian serta pemanfaatan dana PI tersebut agar benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.

"Nanti Riau Petrolium yang mengumpul dana PI tersebut dari BUMD-BUMD di daerah penghasil, kemudian akan membaginya sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan," kata Nasir.

Menurut Nasir Day, ada tujuh kabupaten/kota yang akan menerima pembagian dana PI, meliputi Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, dan dua daerah penyanggah yakni Pekanbaru dan Kota Dumai.

Dia berharap dana PI tersebut nantinya akan masuk ke kas sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang baiknya digunakan untuk pembangunan di daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana.

"Jangan sampai, dana yang harusnya bisa untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, malah dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu," katanya.

Nasir Day mengungkap, dana PI yang akan diterima tidaklah sedikit, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu justru 'mencuri' uang tersebut untuk kepentingan pribadi atau untuk foya-foya.

"Kita sama-sama tahu, tahun ini adalah tahun politik. Biasanya ada banyak upaya untuk penyalahgunaan keuangan daerah untuk kepentingan oknum tertentu. Kami berharap ini jangan terjadi dan masyarakat harus bersama-sama mengawal dana PI ini," katanya.

Bayangkan, demikian Nasir, jika dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan rumah layak huni atau peningkatan taraf kehidupan masyarakat di sekitar wilayah eksplorasi migas.

Atau, lanjut dia, dialokasikan untuk bidang kesehatan, pendidikan dan pengembangan UMKM serta pengadaan air bersih di sejumlah wilayah Riau.

"Tentu itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai dana PI digunakan untuk berfoya-foya dan untuk kepentingan politik oknum atau kelompok tertentu. Kita kawal," demikian Nasir Day. (fzr)