RIAUBOOK.COM - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort (Polres) Bengkalis, Riau, menemukan beberapa perbuatan melawan hukum terkait penggunaan dana hibah pelaksanaan Pilkada 2020 lalu hingga berujung penahanan dan penetapan tersangka Eks Ketua KPU Bengkalis Fadhillah Al Mausuly, Senin (31/7/2023).

Hal ini diungkap Kapolres Bengkalis AKBP Setyo Bimo Anggoro melalui rilis tertulisnya, Rabu (2/8/2023).

Menurut dia hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Unit III Satreskrim Polres Bengkalis didapati beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Sekretariat KPU Bengkalis maupun Ketua KPU Bengkalis saat itu.

Di antaranya pihak sekretariat KPU Bengkalis tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengelola keuangan.

Sehingga, menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat KPU RI.

"Selain itu Ketua KPU Bengkalis saat itu yakni Fadhilah Al Mausuly melakukan pinjaman uang pribadi kepada Bendahara Pembantu dengan menggunakan dana hibah tersebut," terang Kapolres Bengkalis.

Dengan beberapa temuan perbuatan perbuatan melawan hukum ini, Polres Bengkalis menetapkan Ketua KPU Bengkalis sebagai tersangka.

Karena berdasarkan NPHD dan SPTJM eks Ketua KPU Bengkalis tersebut bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana hibah yang diterima dari Pemerintah Bengkalis.

Menurut hasil penghitungan audit dari Inspektorat KPU RI mereka mendapatkan kerugian negara Sejumlah Rp 4.592.107.767,00.

Hasil audit inilah kemudian menjadi landasan Polres Bengkalis melakukan penyidikan lebih lanjut dan menetapkan tersangka.

Dari Total anggaran hibah pelaksanaan Pilkada 2024 pemerintah Bengkalis sebesar Rp 40 miliar rupiah, KPU Bengkalis menggunakan anggaran sejumlah Rp 35.590.438.121.

Sesuai dengan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) pertanggal 3 Agustus 2021.

Sehingga memiliki sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp.4.409.491.879,- dan sudah dikembalikan ke kas daerah Bengkalis berdasarkan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) pertanggal 4 Agustus 2021dan bukti setor melalui Bank BNI pada tanggal 26 April 2021.

Sementara berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh pihak Inspektorat KPU RI Nomor : LAP-229/ K/ 10/ 200 tanggal 03 November 2022 didapati total nilai kerugian Negara sebesar Rp.4.592.107.767. (bun)