RIAUBOOK.COM - Direktur Eksekutif Riau Resources Watch (RRW) Nasir Day mengungkap dugaan adanya upaya monopoli dan pengaturan tender proyek oleh pejabat tinggi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Saya dapat info semua proyek di Riau diatur oleh Sekda Prov Riau SF Harianto, saya lapor ke Pak Luhut Binsar Pendjaitan karena infonya dia dekat dengan LBP," kata Nasir Day di Pekanbaru, Senin (27/2/2023).

Nasir Day yang juga mantan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Riaumengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, LBP juga merupakan orang Riau yang memiliki nama baik.

"Jadi jangan cemari nama baik Pak LBP. Oknum-oknum yang membawa-bawa nama besar Pak LBP demi keuntungan pribadi harus diberikan ganjaran dan jangan sampai kebal hukum," katanya.

Aparat penegak hukum (APH) demikian Nasir, sebaiknya melakukan tindakan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana tanpa tebang pilih.

Untuk diketahui, SF Harianto telah beberapa kali diduga terlibat sejumlah persoalan hukum.

Bahkan pada akhir 2022, ratusan massa mahasiswa dan juga ormas Pemuda Pancasila melakukan aksi unjuk rasa dan mendesak Kejati Riau mengusut dugaan korupsi pada proyek pipa transmisi PDAM di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang diduga melibatkan Sekdaprov Riau, SF Hariyanto.

Sebelumnya, aksi yang sama juga dilakukan sejumlah mahasiswa di Kejati Riau dengan tuntutan serupa. Namun massa malah dilaporkan SF Hariyanto atas dugaan pencemaran nama baik.

Bahkan ada tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Namun laporannya telah dicabut dan ketiga mahasiswa itu telah dibebaskan.

"Situasi ini tidak bisa dibiarkan, APH jangan takut untuk menindak para pejabat di Riau yang membawa-bawa nama besar Pak LBP," demikian Nasir Day.

Pengamat Hukum yang juga mantan Hakim Agung RI, Syamsul Rakan Chaniago mengatakan, sudah ada Undang-udang Nomor 5 tahun 1999 pasal 22 yang mengatur mengenailarangan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam praktek pengadaan barang/jasa.

"Jadi jangan sampai mengangkangi UU tersebut apalagi sampai mengatur pemenang tender. Jika terbukti, bisa dipidana," kata Syamsul Rakan.

Sekda Prov Riau SF Hariyanto yang dikonfirmasi terkait indikasi pengaturan proyek di Pemprov Riau lewat pesan WhatsApp belum memberikan jawaban. (fzr)