RIAUBOOK.COM - Melihat perkembangan daerah dan nasional, maka sudah saatnya Riau kembali dimekarkan yang tujuanya tidak lain hanya untuk mempercepat pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau, demikian mantan Hakim Agung Tipikor Syamsul Rakan Chaniago.

Syamsyul Rakan mengungkap hal itu pada Senin (28/11/2022) saat berkumpul bersama para tokoh Riau dari lintas suku seperti Tokoh Masyarakat Melayu HM Nasir Day Nurdin, Manahara Manurung dan Fachruddin mantan anggota DPRD Riau dan DPR RI, serta Jon Satri mantan Ketua REI Pekanbaru.

Syamsul Rakan Chaniago dikenal sebagai 'sepuhnya' orang Minang di Riau yang memiliki kedekatan dengan para tokoh lintas suku di Riau.

Pada kesempatan itu, dia menambahkan, bahwa ruh dari pemekaran daerah pada intinya bukanlah untuk perebutan kekuasaan, melainkan untuk memperpendek rentang administrasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Karena menurut dia, tak jarang panjangnya rentang administrasi secara teritorial itu telah membuat hambatan tersendiri dan telah menjadi persoalan klasik bagi masyarakat untuk mengembangkan hidup dan kehidupannya.

Dalam kesempatan itu, sebagai tokoh Melayu, HM Nasir Day Nurdin menyingkap saat ini di berbagai daerah di tanah air sedang berlangsung pembahasan yang fokus untuk mempersiapkan daerah otonom baru (DOB).

"Di berbagai daerah telah muncul aspirasi pemekaran daerah. Namun sama-sama kita ketahui, hingga saat ini belum terwujud. Sehingga menurut kami, segenap lapisan masyarakat kita mesti duduk bersama, membahas mencari kata sepakat, untuk menghadapi kendala-kendala yang menghadang pemekaran daerah untuk kesejahteraan masyarakat kita itu," kata Nasir Day.

Dalam mendukung gerakan pemekaran Provinsi Riau, Nasir Day mengaku tidak memiliki kepentingan apapun diluar kepentingan masyarakat.

"Kalau kami ini mungkin sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi. Kami saat ini hanya ingin mengabdikan diri kami untuk kepentingan masyarakat Riau," kata Nasir.

Terkait usulan pemekaran Riau itu, menurut Nasir Day, di beberapa daerah perlu dilakukan pemekaran, salah satunya adalah Kabupaten Rokan Hilir.

Menurut dia perlu pembentukan Kota Bagansiapiapi, Kabupaten Bagan Sinembah dengan ibukota Bagan Batu serta Kabupaten Rokan Hilir dengan ibukota di Ujung Tanjung.

Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, menurut Nasir sudah layak untuk dimekarkan menjadi Kota Selatpanjang dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Begitu juga di Rokan Hulu yang menurut dia sangat layak untuk dibentuk Kabupaten Rokan Darusalam dan Kahupaten Rokan Hulu.

"Apalagi Kampar. Menurut kami layak dibentuk Kabupaten Gunung Sahilan Darusalam, Kabupaten Tapung Raya dan Kahupaten Kampar," kata Nasir.

Lalu kemudian, lanjut Nasir, Kabupaten Indragiri Hilir juga sudah sangat layak untuk dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Indragiri Hilir Utara, Kabupaten Indragiri Hilir Selatan dan Kota Tembilahan.

Kabupaten Siak pun menurut Nasir sudah layak pula dibentuk Kota Perawang dan Kabupaten Siak.

"Termasuk Kota Pekanbaru yang sudah sepatutnya dimekarkan menjadi Kota Pekanbaru Selatan dan Kota Pekanbaru Utara," demikian Nasir.

Menurtu Nasir 'suara-suara' masyarakat yang menginginkan pemekaran ini telah lama 'bergaung' namun belum ditanggapi serius oleh para tokoh, dan wkil masyarakat yang ada di DPR RI.

Menanggapi hal itu, Syamsul Rakan Chaniago menambahkan, bahwa suara masyarakat yang menginginkan pemekaran daerah Riau sudah selayaknya menjadi perhatian DPRD Provinsi Riau dan DPR RI.

"Ini kami rasa lebih mulia menjadi arena perjuangan tuan-tuan Anggota DPRD yang terhormat, ketimbang tuan-tuan saban hari sibuk mengurus dana Pokir masing-masing belaka," demikian Syamsul Rakan. (ist)