RIAUBOOK.COM - Beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, Riau telah menyurati PT Gora Mandau Sawit (GMS) terkait penutupan pabrik kelapa sawit milik perusahaan itu, demikian Kepala Bagian Hukum Setda Bengkalis, Febdro.

"Pemkab Bengkalis melalui beberapa SKPD teknis telah menyurati pihak management PMKS PT GMS. Sudah beberapa kali, lebih tiga kali," kata Minggu (6/11/2022).

Semua surat tersebut, kata Fendro, pada intinya agar menghentikan segala aktivitas dan kegiatan, namun surat Pemkab Bengkalis tidak direspon.

"Ketika kita datang tadi terlihat jelas asap hitam keluar dari cerobong pabrik yang menandakan pabrik PT GMS masih beroperasi seperti biasa," katanya.

Fendro menyampaikan permasalahan PT GMS ini juga telah dibahas bersama DPRD  Bengkalis Selasa tanggal 11 Oktober 2022 lalu yang dihadiri oleh General Manager PT GMS, Tumpak Panjaitan.

"DPRD Bengkalis juga menyarankan untuk menerima seluruh sanksi dari SKPD terkait dan juga untuk segera menghentikan seluruh kegiatan pada areal PMKS PT GMS," kata Fendro.

Setelah melakukan sejumlah langkah dan rapat di DPRD, akhirnya Pemkab Bengkalis melakukan pemasangan plang penghentian sementara seluruh usaha atau kegiatan di lokasi PMKS PT GMS.

"Kita lihat saja nanti ke depannya, apakah mereka mengikuti atau tidak sanksi yang telah diberikan. Jika pihak PMKS PT GMS tetap beroperasi, maka kita dari Pemkab Bengkalis akan meningkatkan sanksi sesuai regulasi yang ada," kata Fendro.

Fendro menegaskan, langkah yang diambil Pemkab Bengkalis saat ini dilakukan untuk penegakkan disiplin bagi seluruh Investor dalam berinvestasi di Indonesia terutama di Kabupaten Bengkalis.

"Tidak tertutup kemungkinan mereka (PT GMS) akan terlibat masalah hukum baik secara perdata atau pidana yang diberikan oleh pihak yang berwenang," tambahnya.

Fendro juga berharap, agar PT GMS tidak mengikuti jejak dari PT SIPP yang telah ditangani hingga ke tingkat KLHK. Bahkan, bos PT SIPP sudah jadi tersangka dan menjalani persidangan atas kasus tersebut.

"Kita juga meminta kepada pihak PMKS PT GMS agar kooperatif dengan mengikuti sanksi yang telah diberikan. Pemkab Bengkalis tidak anti terhadap pihak swasta yang ingin membuka usaha atau investasi.

Namun harus mengikuti peraturan perundang-undangan dan memiliki izin, serta yang terpenting memperhatikan lingkungan hidup sekitar untuk anak cucu kita nantinya," kata dia.

Pemasangan plang juga disaksikan Camat Mandau, Riki Rihardi, Kasi Datun Kejari Bengkalis, Agis Saputra, personel Satpol PP, personel Polsek Mandau, Koramil 03 Mandau, WSA Law Firm dan Kepala Desa Harapan Baru Tarmin. Sementara itu, General Manager PT GMS, Tumpak Panjaitan saat dihubungi tidak merespon. Pesan yang dikirim juga tidak dibalas. (Man/Nof)