PEKANBARU - Sektor minyak dan gas bumi berhasil menyumbang lebih dari 13 miliar dollar atau setara dengan Rp180 triliun (kurs Rp14.000/dollar) dalam porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021.

"Nilai itu telah melampaui target negara yang hanya 10 miliar dollar," kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Rikky Rahmat Firdaus dalam jumpa pers di Pekanbaru, Rabu (19/10//2022).

Rikky mengatakan, SKK Migas berperan penting dalam melakukan pengawasan untuk mencapai target-target negara disektor migas, disamping itu hasil migas juga menjadi pondasi pembangunan infrastruktur kegiatan ekonomi.

"Jadi jika ada sektor lain yang menjadi sumber devisa negara, secara tak langsung dahulunya juga bermula dari hasil migas," katanya.

Selain sebagai penyumbang devisa negara, demikian Rikky, sektor hulu migas menjadi penyedia energi bagi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia.

Menyadari begitu strategisnya sektor ini, lanjut Rikky, pemerintah Indonesia menjadikan industri hulu migas sebagai proyek negara dengan manajemen operasional berada di tangan pemerintah.

"Hal ini menjadi salah satu latar belakang dibentuknya SKK Migas," kata Rikky.

Dia menjelaskan, khusus di Riau saat ini terdapat belasan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), namun hanya tersisa lima perusahaan yang beroperasi maksimal salah satunya adalah PT Bumi Siak Pusako (BPS).

"Saat ini BPS berhasil memproduksi lebih dari 8.000 barel minyak mentah dan sudah baik untuk membantu pemasukan negara," kata Rikky.