Mereka adalah Direktur Utama Andi Buchari, Said Syamsuri selaku Direktur Operasional dan MA Suharto yang sekarang menjabat sebagai Direktur Dana dan Jasa. Sementara satu komisaris yang telah menginjak usia lebih 60 tahun adalah Rita Anugerah.

Kepala OJK Riau Muhammad Luthfi menjelaskan bahwa untuk persyaratan konversi semuanya telah sesuai dan clear.

"Jadi semuanya saat konversi BRK Syariah, sudah tidak ada masalah, baik soal kelembagaan maupun kepengurusan," kata Luthfi.

Lantas bagaimana perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari perusahaan daerah menjadi perseroan yang telah disahkan DPRD Riau sejak Mei lalu?

Apakah tidak seharusnya BRK Syariah yang telah berbedan hukum Perseroda tunduk dan patuh pada UU Perseroan Terbatas (PT) serta Permendagri 37 dan PP 54?

Menurut Luthfi kendati peralihan badan usaha dan operasional BRK Syariah sudah resmi berjalan, namun sampai saat ini semuanya terkait penyesuaian perseroan masih terus berproses.

Menurut dia, untuk konversi tidak ada salahnya menggunakan managemen lama.

Patut diketahui, konversi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain; atauperubahan dari satu bentuk (rupa, dan sebagainya) ke bentuk (rupa, dan sebagainya) yang lain.

Dengan demikian, menurut pengamat, pengartian konversi BRK Syariah harusnya tidak mengubah badan hukum.

Menurut ahli, pengubahan badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan bukan lagi wujud konversi, namun sudah merupakan transformasi karena terjadi perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi) sehingga wajib dilakukan penataan kembali terhadap unsur-unsur yang ada di dalamnya termasuk pengurus direksi maupun komisaris.

Sebelumnya sekelompok orang menamakan diri sebagai #SaveBRK menyatakan akan segera menggugat dan melaporkan BRK Syariah ke sejumlah lembaga hukum karena dianggap beroperasi tanpa legalitas jelas atau cacat hukum. (fzr)