RIAUBOOK.COM - Bank Riau Kepri (BRK) sebagai perusahaan perbankan kebanggaan masyarakat Riau kini tengah menggesa transisi dari bank konvensional menjadi perbankan yang menganut sistem syariah secara utuh.

Namun apakah itu akan berlangsung baik?

Ditengah upaya percepatan Bank Riau Kepri Syariah, pandemi Covid-19 datang melanda, perekonomian dunia termasuk Indonesia secara merata goyah.

Perdagangan, ekspor & import, hingga bisnis segala sektor terkena imbas pandemi mematikan itu.

Kondisi tersebut memberi dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan Non Performing Loan Neto(NPL) atau kredit bermasalah perbankan di Mei 2021 di level 3,35 persen. Posisi itu terus naik dibandingkan Desember 2020 di posisi 3,06 persen dan Mei 2021 bertengger di 3,00 persen.

Pada level perbankan yang tergolong 'sakit' dilaporkan NPL justru lebih tinggi hingga mengharuskan perbankan itu untuk mendapatkan tambahan modal yang relatif tidak sedikit.

Masalah BRK

Salah satunya Bank Riau Kepri (BRK). Perusahaan perbankan daerah ini telah sejak lama dirundung sejumlah masalah, mulai dari indikasi korupsi para pejabatnya, hingga nilai kredit macet (NPL) yang kian tinggi.

Sejumlah kasus yang dialami BRK di antaranya indikasi korupsi proyek iklan luar ruang senilai Rp1,7 miliar yang diduga melibarkan mantan Direktur Opreasional berinisial DMA.

Kemudian ada juga kasus pembobolan dana nasabah senilai Rp1,3 miliar. Aparat Kepolisian Daerah Riau menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini.

Teranyar adalah kasus kejahatan perbankan yang diduga dilakukan sejumlah pimpinan BRK.

Kasi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Riau Marvelous dalam kasus itu pihaknya menetapkan tiga tersangka yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Ketiganya ialah pimpinan cabang Bank Riau-Kepri wilayah Tembilahan Mayjefri (MJ), Taluk Kuantan Jefrizal (JF), dan Bagan Batu Nurcahaya Agung (NA).

Sejumlah kasus tersebut membuat BRK kehilangan kepercayaan masyarakat. Dalam bisnis perbankan, nilai kepercayaan adalah yang tertinggi.

Minta Dana Rp1,5 Triliun

Dengan sejumlah persoalan yang bertubi, BRK kemudian dilaporkan mengalami kondisi yang sulit.

Sejak 2018, BRK telah mengajukan penambahan modal atau suntikan dana yang fantastis ke Pemprov Riau, nilainya mencapai Rp1,5 triliun.

Namun dua tahun berjalan, BRK belum mendapatkan suntikan modal dari Pemprov Riau sebagai pemegang saham terbesar di perbankan daerah itu hingga obligasi menjadi pilihan.

Lewat kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar yang dilantik pada Februari

2019, wacana BRK Syariah kemudian dikuatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun lalu kemudian menetapkan sejumlah petinggi baru di BRK, salah satunya adalah Andi Buchari (AB) sebagai direktur utama.

Masalah Muamalat

Sebagai pemimpin tertinggi di BRK, AB memiliki tanggungjawab besar untuk segera mengkonversi BRK menjadi Bank Syariah secara utuh.

AB merupakan mantan bankir Bank Muamalat, bank syariah nasional pertama di Indonesia.

Di Muamalat, AB terakhir menajabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Bank Muamalat menurut catatan OJK merupakan salah satu perbankan 'sakit' yang memiliki catatan buruk.

Kalangan pengamat pasar modal menilai permasalahan yang dialami PT Bank Mualamat Indonesia Tbk timbul karena kesalahan dalam menjalankan strategi bisnis perusahaan sejak beberapa tahun lalu.

Hingga tahun 2017, Bank Muamalat dinilai terlalu fokus pada pendanaan korporasi yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) bank syariah pertama di Indonesia tersebut meningkat tajam.

Senior Vice PresidentRoyal Investium Sekuritas Janson Nasrial menjelaskan kesalahan strategi tersebut disebabkan oleh kesalahan pemilihan strategi bisnis.

"Harusnya Muamalat lebih fokus ke ritel bukan korporasi. Indonesia mayoritas atau hampir 90 persen penduduknya Muslim, strategi bisnisnya harusnya ke sana. Jadi dari awal sudah salah strategi," kata Janson beberapa waktu lalu.

Jason menambahkan sebelumnya Bank Muamalat banyak menyalurkan pembiayaan untuk korporasi, seperti ke produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Selain itu, Bank Mualamat banyak menyalurkan pembiayaan di sektor pertambangan.

Upaya penyelamatan Bank Muamalat sedang menjadi fokus banyak pihak, termasuk pemerintah. Sejak 2015, bank syariah pertama di Indonesia ini dirundung masalah kekurangan modal dan pemegang saham lama enggan menyuntikkan dana segar.

Puncaknya terjadi pada 2017. Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) turun menjadi 11,58 persen. Angka itu masih dalam batas aman namun dalam konsesi Basel III untuk CAR minimal 12 persen guna menyerap risikocountercyclical.

Bank Indonesia menjelaskan bahwaCountercyclical Bufferadalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Kinerja Bank Muamalat tergerus lonjakan pembiayaan bermasalah atau NPFdi mana levelnyasempat di atas 5 persen, lebih tinggi dari batas maksimal ketentuan regulator.

'Pandemi' Mirip

'Pandemi' mirip antara Bank Muamalat dan BRK terjadi dalam kurun waktu yang sama. Pada tahun 2018 baik Muamalat maupun BRK sama menyuarakan butuhnya tambahan modal dengan nilai yang fantastis.

Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia, Ma'aruf Amin ketika itu mendukung Bank Muamalat untuk mendapatkan suntikan modal senilai Rp5 triliun.

Sementara BRK yang menyuarakan kebutuhan tambahan modal sebesar Rp1,5 triliun juga sempat mendapat dukungan para pemegang saham.

Namun rencana suntikan modal untuk dua perbankan 'sakit' itu terkendala akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak dua tahun terakhir.

Akhir tahun ini, geming penambahan modal untuk dua perbankan itu kembali mencuat.

Ma'aruf Amin yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI mengulang pernyataan pentingnya penambahan modal untuk menyelamatkan Bank Muamalat Indonesia.

Hal itu kemudian ditanggapi Bank Muamalat yang bakal menerbitkan sebanyak-banyaknya 39.810.039.107 saham baru seri C. Target dana yang bisa digaet dari aksi korporasi ini adalah senilai Rp 1,19 triliun.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dirilis perusahaan, saham baru yang diterbitkan ini memiliki nilai nominal Rp30/saham dan akan dieksekusi di harga yang sama.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham utama perusahaan telah berkomitmen untuk menyerap haknya sebanyak 31.234.031.443 atau dengan total dana senilai Rp 937,02 miliar.

Sementara Bank Riau Kepri (BRK) telah mendapat persetujuan untuk menerima suntikan modal senilai Rp300 miliar yang akan diberikan bertahap, dimulai tahun depan dengan nilai Rp100 miliar.

Konversi BRK Syariah

Dibalik kondisi 'sakit' BRK, upaya percepatan menuju sistem syariah terus digesa melalui tangan eks bankir Bank Muamalat Indonesia, Andi Buchari.

Bank Riau Kepri menyatakan proses konversi perseroan menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sudah memasuki tahap akhir, kemudian izin dari OJK akan segera terbit.

Direktur Utama Bank Riau Kepri Andi Buchari mengatakan tahapan akhir dimaksud yakni proses validasi akhir oleh OJK di kantor layanan BPD tersebut. Dimana selain layanan, OJK juga akan menguji kapabilitas sumber daya manusianya.

"OJK akan melakukan validasi akhir atau pemeriksaan on the spot yang menjadi bagian akhir dari tahapan konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Syariah. Nanti OJK akan ke kantor cabang, atau kantor kas bank untuk melakukan validasi dan pengujian terhadap SDM dan teknologi kami," kata AB.

Menurutnya pada tahapan akhir ini, OJK akan mendatangi kantor layanan Bank Riau Kepri untuk melihat langsung kesiapan perusahaan menjadi bank syariah. Diperkirakan jadwal kunjungan bisa dilakukan pada pekan ini.

Dukungan agar Bank Riau Kepri menjadi bank syariah utuh juga datang dari mantan Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS)Bank Muamalat Maaruf Amin.

"Saya juga berharap Bank Riau Kepri ini tidak lama lagi (konversi) saya berharap cepat, saya nanti akan komunikasi dengan pihak OJK untuk dipercepat prosesnya," katanya.

Lebih lanjut Maaruf Amin berharap Bank Riau Kepri dapat menjadi kanal pengembangan keuangan syariah.

Sama halnya Gubernur Riau Syamsuar yang mengharapkan BRK Syariah akan menjadi perbankan syariah terbaik.

"Harapan kami Bank Riau Kepri bisa meningkatkan kinerjanya lebih baik. Mudah-mudahan segera Bank Riau Kepri menjadi bank syariah," kata Syamsuar di Pekanbaru.

Syamsuar juga ingin agar perbankan plat merah itukedepan dapat memberikan peningkatan ekonomi di daerah Riau hingga membawa kesejahteraan dan peningkatan ekonomi yang ada di daerah ini.

Ya... semoga ini bukan kawin 'sedarah' Muamalat & BRK yang kembali lahirkan 'Century'.