RIAUBOOK.CO.M - Bank Indonesia (BI) Kantor Wilayah Provinsi Riau beserta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota

melalui Biro Perekonomian setdaprov Riau, mengadakan rapat untuk mengendalikan inflasi jelang Ramadan dan Idul Fitri.

Acara bertajuk High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau dan TP2DD itu, dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Riau - Edy Natar Nasution, turut dihadiri Kapolda Riau, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau, Kepala Bulog Divre Riau Kepri, Kepala Daerah sekaligus Ketua TPID se Riau, Bagian Perekonomian se Riau dan Tim High Level TPID Riau

Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution mengatakan, Riau masih sangat bergantung dengan daerah lain dalam memenuhi pasokan pangan. Antisipasi terhadap gejolak harga menjelang Ramadan harus dilakukan, agar terciptanya stabilitas harga dipasaran.

"Berdasarkan data BPS Riau jumlah penduduk Riau sebanyak 6,33 juta jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti beras, cabe merah, bawang merah, minyak goreng, gula, telur dan daging ayam, masih harus dipasok dari daerah luar Riau. Terlebih lagi menyambut datangnya bulan suci Ramadahan dan Idul Fitri 1442 hijriah, kami berusaha untuk memangkas alur distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga harga dipasaran bisa terkendali," kata Wakil Gubernur Riau Edy Natar kepada media di Pekanbaru, Rabu (7/4/2021).

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Decymus mengungkapkan, tingginya angka inflasi di Riau harus diantisipasi oleh Pemerintah.

Ada beberapa hal yang bisa memicu inflasi yakni salah satunya terjadinya gejolak harga barang kebutuhan pokok di pasaran.

Untuk itu perlu beberapa langkah jitu, seperti pemangkasan rantai distribusi dari produsen ke konsumen hingga pengaturan siklus pola tanam kepada para petani di Riau.

"Dalam jangka waktu tiga bulan terakhir inflasi di Riau sudah mencapai angka 1,8 persen. Padahal, kita masih ada waktu selama 9 bulan ke depan, Sementara target inflasi tahunan yang dipatok nasional nilainy hanya 3,5 persen plus minus 1. Jadi kondisi ini butuh upaya dan gerakan agar bisa dikendalikan sampai akhir tahun," kata Decymus.

Kata dia inilah guna rapat pertemuan antara ketua TPID kabupaten/kota agar bersama-sam melakukan pengendalian di daerah masing-masing.

"Stabilitas harga barang kebutuhan harus dijaga, salah satunya dengan mengatur siklus pola tanam komoditas pertanian dan memangkas alur distribusi dari produsen ke masyarakat," kata Decymus.

Dalam kesempatan ini, Asral Mashuri selaku Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau Bidang Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen, memberikan informasi terkait perkembangan TP2DD di Riau, yang sudah terbentuk baru tiga.

"Sebelumnya, kita telah mengukuhkan TP2DD Provinsi Riau, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Ini merupakan pilot project, yang nantinya akan segera disusul oleh Kabupaten-Kota lainnya di Riau. Dalam waktu dekat ini, kita akan mengukuhkan TP2DD di Kota Dumai, Siak, Bengkalis dan Inhil," tambah Asral Mashuri. (RB/ver)