RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi Riau bersama sebagian besar kabupaten/kota di wilayah setempat telah sepakat untuk kembali menggelar pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Namun, pembatasan sosial kali ini, cakupannya lebih kecil dibandingkan yang telah dilakukan sebelumnya. Rencananya, kebijakan tersebut akan dilakukan secara selektif terhadap kecamatan dengan jumlah kasus positif Covid-19 tinggi atau zona merah.

Asisten III Sekdaprov Riau Syahrial Abdi mengatakan, untuk mensukseskan rencana tersebut, perlu adanya peran aktif dari unsur pimpinan kecamatan (Upika).

''Memang untuk mensukseskan pembatasan sosial mikro ini, perlu peran aktif dari Kapolsek, Danramil, hingga Camat,'' terang Syahrial, Senin (31/8/2020) di Pekanbaru.

Permintaan keaktifan para Upika ini, kata Abdi, juga telah disampaikan saat rapat virtual antara Gubri, dengan Bupati dan Walikota.

Selain itu, dalam rapat virtual tersebut, institusi terkait seperti Polda diwakilkan Wakapolda hingga Korem diikuti Danrem, juga telah menyetujui peran dari Kapolsek dan Danramil di Kecamatan.

''Selain mempertanyakan kesiapan Pemkab dan Pemko, pak Wakapolda dan Danrem, sepakat jajarannya di Kecamatan diminta siap,'' ungkapnya.

Lanjutnya, terkait dengan pengajuan wilayah yang akan dilakukan pembatasan sosial mikro ini, Pemko dan Pemkab juga diminta untuk melakukan kajian terlebih dahulu sebelum nantinya diajukan kepada Kementerian Kesehatan.

''Memang yang menyetujui PSBB adalah pusat, tapi regulasinya tetap dari pemerintah setempat. Maka jika telah ditetapkan, Kapolsek dan Danramil harus berperan aktif,'' tegas Syahrial.

"Prinsipnya, pembatasan sosial mikro ini, membatasi orang diluar. Tetapi masyarakat tetap dapat berusaha. Berbeda dengan sebelumnya yang tidak memperbolehkan orang keluar," demikian Syahrial. (RB/Dwi)