RIAUBOOK.COM - Kepenatan jelas tergambar pada raut wajah Sekretaris Daerah Provinsi Riau (Sekdaprov) Riau Yan Prana Jaya saat menduduki salah satu kursi di ruang konfrensi pers, Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Riau, Gedung Daerah Pekanbaru, Rabu (15/4/2020) menjelang sore.

Sesekali pria paruh baya tersebut mengatur posisi. Agaknya, dia mencari sedikit kenyamanan saat duduk. Beberara meter darinya ada sejumlah pewarta yang tengah menunggu informasi terkait perkembangan virus corona (covid-19). Sementara di ruang sebelah, Gubernur Riau Syamsuar sedang menunggu jalannya rapat bersama Kementerian Sosial melalui video confrence untuk membahas hajat hidup orang banyak.

Memang tak begitu lama Sekdaprov Riau duduk bersama para pewarta saat itu, hanya sekitar 10 menit. Namun dalam perbincangan lepas dia memberi gambaran soal kondisi yang tengah dihadapi pemerintah provinsi ditengah pandemi covid-19.

"Asin, asin," ujar Yan Prana saat menggambarkan kondisi saat ini.

Dalam perbincangan bersama sejumlah pewarta, Yan Prana lebih banyak terfokus pada telpon genggamnya. Sesekali ia melirik kepada orang-orang disekitarnya.

"Payah sekarang ni Pak Sekda, mal-mal banyak yang tutup, berapa ribu (orang) menganggur, pedagang sudah banyak mengeluh omzet jauh turun. BI sudah pula merilis pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 2,2 persen," kata Mukhtiar, salah satu pewarta.

"Udah hebat itu 2,2 persen. Kalau dalam kondisi sekarang ini, mungkin tak sampai, sekarang ni asin, gelap," jawab Yan Prana.

Terjemahan

Kiasan "asin-gelap" Sekdaprov Riau sebelumnya telah diterjemahkan oleh Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi dalam konteks penjabaran APBD dan kemampuan daerah dalam penanganan covid-19.

Kata Syahrial, saat ini Pemerintah Provinsi Riau tidak bisa lagi mengharapkan dana transfer ke daerah yang menjadi komponen pendapatan terbesar dalam struktur APBD.

"Kita sudah dapat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Sinyal yang diberikan pusat adalah, potensi pendapatan bagi daerah yang bersumber dari TKDD, kita kenal dengan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), itu bisa diharapkan lagi menjadi pendapatan," kata Syahrial, Selasa (14/4/2020) di Pekanbaru.

Padahal, pemerintah provinsi bersama DPRD Riau pada gelaran paripurna September 2019 lalu telah mengesahkan APBD Riau tahun 2020 sebesar Rp 10,2 triliun lebih.

Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau hanya sebesar Rp3,9 Triliun. Sementara Rp6,2 triliun sisanya, direncanakan didapat dari Dana Perimbangan yang dikirim pusat.

Kemampuan Keuangan Daerah

Dalam upaya penanganan covid-19, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan langkah-langkah besar, salah satunya yakni memutuskan untuk merealokasi anggaran dalam APBD.

Setelah mengalokasikan Rp74,9 miliar untuk penanganan covid-19 pada pergeseran anggaran tahap I, Pemerintah Provinsi Riau juga telah menghimpun Rp400 miliar dari pergeseran anggaran tahap II yang kemudian dialokasikan dalam format Belanja Tak Terduga (BTT).

"Kita telah mendapat arahan dari pak gubernur, mana-mana saja kegiatan yang jadi prioritas, itu ada lebih dari Rp400 miliar (dari realokasi) yang kita sediakan," ujar Syahrial.

Pemerintah Provinsi Riau pun telah mencoret sejumlah kegiatan yang dianggap tak lagi menjadi prioritas untuk direalisasikan saat pandemi virus covid-19. Beberapa di antaranya meliputi kegiatan infrastruktur, kegiatan perjalanan dinas, maupun pengadaan aset yang belum mendesak seperti kendaraan dinas.

"Contohnya perjalanan dinas, saat ini faktanya kan bahwa memang tidak ada perjalanan dinas yang dilakukan pejabat, pegawai, termasuk DPRD. Apa lagi ke luar negeri. Ada lebih dari 20 kegiatan (yang dicoret) termasuk yang besar-besar," tutur Syahrial.

Kata dia, pergeseran anggaran tersebut dipandang penting untuk dilakukan, setelah diperkuat dengan adanya peraturan dan instruksi dari Menteri Dalam Negeri.

Namin demikian, Syahrial mengatakan bahwa kemampuan anggaran yang telah disediakan tersebut, diperhitungkan hanya bisa bertahan dalam jangka waktu 3-6 bulan mendatang.

"Oleh karena itu kita harus memperbaiki struktur pendapatan kedepan. Kosekuensinya, akan ada belanja-belanja infrastruktur yang tadinya jadi kegiatan prioritas kita, itu mau tak mau, suka tak suka harus kita tunda," jelas Syahrial.

"Termasuk juga rutinitas bagi perkantoran dan kebutuhan lain yang biasa jadi kebutuhan rutin Provinsi Riau," tambahnya.

Bertahan Lewat PAD

Dengan segala persoalan yang ada saat ini, Pemerintah Provinsi Riau tetap mencoba berupaya bertahan dengan PAD yang menjadi kewenangannya.

Namun, usaha - usaha yang dilakukan tersebut bukan tanpa cobaan. Apalagi, dengan kondisi wabah covid-19 saat ini, semua aktivitas serba terbatas dan dibatasi.

"Mengoptimalkan pendapatan daerah hari ini mungkin bukan sesuatu yang mustahil.

Tapi, mengingat pendapatan terbesar kita sebenarnya adalah dari dana transfer di struktur APBD kita. Otomatis sekarang kita hanya menganbdalkan PAD," kata Syahrial.

Dari sisi PAD, Pemerintah Provinsi Riau hanya dapat mengoptimalkan terhadap apa yang menjadi kewenangannya, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan.

"Satu sisi kita juga ada retribusi terkait pemakaian kekayaan daerah, mineral dan lainnya yang juga sebetulnya pun kita tidak bisa harapkan. Contohnya kita punya gedung-gedung yang biasa dapat kita sewakan untuk acara-acara pesta. Tapi hari ini tidak bisa lagi," jelasnya.

"Kita juga punya beberapa sarana dan sarana untuk pemanfaatan publik yang biasa dapat pemasukan retribusi, tapi saat ini tidak berjalan," tambah Syahrial.

Oleh karena itu, kata dia, cara yang paling efektif untuk benar-benar mengoptimalkan PAD adalah dengan inovasi dan strategi.

Salah satunya, misalnya dengan mengaktifkan layanan online melalui e-Samsat dan Samsat Online Nasional (Samolnas) dalam pembayaran PKB.

"Faktanya hari ini kan kita memberi pembebasan denda pajak. Artinya, justru sisi kebijakan kita itu sebenarnya memastikan bahwa covid-19 dalam periode tanggap darurat ini orang tidak perlu datang ke UPT (Unit Pelayanan Teknis) untuk membayar pajak. Maka kita aktifkan e-samsat dan Samolnas," jelas Syahrial.

"Artinya kita tetap mempertahankan bagaimana orang tetap membayar pajak, tapi tidak perlu datang ke UPT," tambahnya.

Sementara di sektor PAD lain, semisal Pajak Air Permukaan, Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD juga terus mendorong optimalisasi pendapatan dari PLTA Koto Panjang.

"Kita mendorong agar bagaimana porsi kita di PLTA Koto Panjang itu bisa lebih besar. Karena di situ ada dua provinsi, Sumbar dan Riau," tuturnya.

Sedangkan dari PBBKB, Syahrial bilang, pihaknya juga sedang koordinasikan ke BPH Hilir Migas. Namun, dengan angka konsumsi BBM yang juga menurun, juga turut berdampak terhadap penerimaan dari sektor tersebut.

"Artinya dalam kondisi saat ini, sambil berjalan, mempertahankan pendapatan saja sudah cukup. Kalau kita misalnya perkirakan wabah ini mudah-mudahan berakhir di bulan 6 atau bulan 7, kita masih punya waktu untuk menyisir kembali pajak-pajak yang tertunda," demikian Syahrial. (RB/Dwi)