RiauBook - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengubah sistem antrian pembuatan paspor dari batasan kuota ke penyesuaian waktu pelayanan.

Kabag Humas dan TU Ditjen Imigrasi Heru Santoso Ananta Yudha menyatakan, untuk peningkatan pelayanan keimigrasian di bidang penerbitan paspor maka sistem antrian permohonan paspor yang semula menggunakan batasan kuota menjadi antrian akan didasarkan waktu sesuai jam pelayanan. Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0047 Tahun 2015 tentang Antrian Pelayanan Paspor Republik Indonesia yang diteken Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie pada Jumat (8/1) lalu. "Perubahan sistem antrian permohonan paspor yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi berlaku sejak tanggal 11 Januari 2016," kata Herudalam rilisnya kemarin.

Menurutnya, sebagai salah satu instansi pelayanan publik maka Ditjen Imigrasi terus melakukan terobosan dalam upaya mewujudkan pelayanan penerbitan paspor yang memenuhi asas pelayanan publik. Khususnya asas kepastian, kecepatan, dan kemudahan pelayanan. Heru memaparkan seperi tertuang dalam SE Antrian Pelayanan Paspor bahwa perubahan sistem antrian dengan tiga asas tersebut selaras dengan program nawa cita pemerintah.

"Yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya," imbuhnya.

Dari salinan SE Antrian Pelayanan Paspor yang ditandatangani Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie disebutkan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dan memperhatikan respon, keluhan, dan masukan masyarakat maka proses pelayanan penerbitan paspor yang perlu dibenahi adalah sistem antrian yang dibatasi dengan kuota permohonan yang dilayani setiap hari. Karenanya sistem antrian harus diubah dengan melalui batasan waktu dengan memperhatikan bebab kerja pelayanan di masing-masing kantor imigrasi termsuk permohonan paspor yang diajukan via online.

Di dalam SE Antrian Pelayanan Paspor tertuang bahwa, kepala kantor imigrasi harus melakukan enam hal. Pertama, bagi kantor imigrasi dengan tingkat penerbitan paspor yang relatif rendah atau kurang dari 75 permohonan perhari, maka setiap permohonan paspor wajib dilayani sesuai dengan ketentuan jam kerja. Kedua, untuk kantor imigrasi dengan tingkat penerbitan paspor lebih dari 75 permohonan perhari, maka sistem batasan waktunya terbagi tiga bagian.

Pertama, waktu pengambilan nomor antrian permohonan paspor pada pukul 07.30 hingga 10.00 waktu setempat bagi kantor imigrasi dengan jumlah penerbitan di atas 150. Jika di bawah itu maka pengambilannya hingga pukul 12.00. Kedua, nomor antrian hanya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan dengan menunjukan persyaratan permohonan. Ketiga, pemanggilan pemohon berdasarkan nomor urut antrian.

Hal ketiga yang harus dilakukan kepala kantor imigrasi yakni, dalam keadaan penting dan mendesak permohonan yang diajukan melebihi batas waktu yang ditentukan dapat dilayani dengan persetujuan kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk. Keempat, menyediakan nomor antrian dan meja layanan khusus bagi pemohon difabel, lansia, wanita hamil, dan balita. Kelima, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Keenam, melaporkan pelaksanaannya kepada Dirjen Imigrasi disertai bukti foto. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau