RiauBook: Konflik Partai Golkar yang terus memanas membuat Istana ikut turun tangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore kemarin memanggil Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie dan versi Munas Ancol Agung Laksono.

Keduanya dipanggil dalam waktu yang berbeda, dan diterima di Istana Merdeka masing-masing selama hampir 30 menit. Pertemuan pertama Presiden bersama Ketum Golkar Agung Laksono dimulai sekitar pukul 15.45 WIB, sedangkan pertemuan dengan Aburizal dimulai sekitar pukul 17.00 WIB.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, dalam pertemuan itu Presiden Jokowi mengutarakan keinginannya agar partai politik mampu berdemokrasi untuk menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Hal itu dikarenakan parpol merupakan pendukung penting terlaksananya pemerintahan yang baik dan parpol juga merupakan pilar penting demokrasi.

"Presiden berharap konflik internal Golkar bisa segera diselesaikan. Dan tahun ini juga merupakan tahun percepatan pembangunan, oleh karena itu demokrasi juga harus kondusif untuk percepatan pembangunan," ujar Pratikno di Istana Merdeka Jakarta.

Menurut dia, Presiden sangat mengharapkan semua partai yang sedang menghadapi masalah internal untuk dapat segera melakukan sinergi dan konsolidasi. Termasuk diantaranya menyelesaikan konflik yang terjadi di tubuh partai untuk selanjutnya mengembangkan demokrasi yang sehat.

Kepada Presiden, Agung Laksono dalam pertemuannya menyampaikan mengenai permasalahan di tubuh partai Golkar dan meminta dukungan Presiden agar masalah internal dapat segera diselesaikan. Menurut Agung, perpecahan yang ada di tubuh partai berlambang pohon Beringin ini hanya dapat diselesaikan melalui Musyawarah Nasinonal (Munas) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Partai Golkar.

"Jadi Mahkamah Partai Golkarlah yang kami mintakan petunjuknya, mintakan putusan-putusannya, untuk segera bersidang mengatasi kekesongan sebagai suatu fakta di masyarakat. Karena tidak ada manfaatnya sebuah partai kalau terjadi kekosongan-kekosongan kepemimpinan," ujar Agung.

Mantan Menko Kesra ini mengatakan, elit Golkar juga tidak ingin berlarut-larut dalam konflik saat ini, dan berharap dapat menyelesaikan masalah secepatnya. Melalui Munaslub Golkar yang diselenggarakan oleh Mahkamah Partai menurutnya menjadi jalan utama penyelesaian konflik internal yang telah terjadi lebih dari setahun.

Dalam pelaksanaan Munaslub, lanjut Agung, seluruh proses dilaksanakan secara bersamaan seperti panitia bersama, penyelenggaranya bersama dan pesertanya pun bersama-sama. "Mahkamah Partai Golkar sesuai UU No.02/201 punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah partai. Jadi ini diharapkan bisa ada jalan keluar yang punya landasan hukum yang kuat," tambahnya.

Sementara itu Ketum Partai Golkar versi Bali Aburizal Bakrie, sore kemarin tiba di Istana tepat 10 menit setelah Agung Laksono meninggalkan Istana Merdeka. Aburizal mengatakan, dalam diskusinya bersama Presiden selama hampir 30 menit disampaikan mengenai berbagai hal, mulai dari keputusan pengadilan yang menetapkan partai Golkar yang sah hingga pencabutan Surat Keputusan dari Menkumham, hingga mengenai langkah partai Golkar kedepan.

Menurut Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie, pelaksanaan Munaslub Golkar tidak dimungkinkan karena menurutnya Munas bersama tidak ada lagi mengingat SK Munas Acol telah dicabut oleh Menkumham. Dengan demikian legalitas untuk Munas tidak dimungkinkan.

Alasan kedua, lanjut Ical, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai disebutkan bahwa Munas bersama tidak pernah ada, namun hanya bisa dilakukan oleh Munas luar biasa (Munaslub).

"Munaslub hanya bisa dilaksanakan atas permintaan 2/3 dari 34 DPD provinsi seluruh Indonesia, sehingga dengan demikian maka kalau ada sejumlah 24 DPD provinsi seluruh Indonesia yang meminta baru bisa dilakukan Munaslub. Tapi (Munaslub) tidak mungkin karena tidak ada daerah yang mau," jelasnya.

Terkait dengan dukungan kepada pemerintah, Ical mengatakan Partai Golkar yang dipimpinnya selama ini selalu memberikan dukungan kepada pemerintah meski berada di luar pemerintahan. "Disini saya mengatakan dengan duduk bersama pemerintah maka Partai Golkar bisa mendapatkan suatu komunikasi politik yang erat lagi sehingga dapat memberikan masukan-masukan sebelum suatu kebijakan itu diambil," tutur Ical.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, bila kedua partai yang berkonflik tidak dapat menyelesaikan persoalannya, dikhawatirkan dapat mempengaruhi seluruh proses jalannya pemerintahan baik di DPR maupun hubungan dengan pemerintah. Meski meminta kedua kubu yang berkonflik itu datang ke Istana, pemerintah menurut Pramono, sama sekali tidak ingin campur tangan dalam proses penyelesaiannya.

"Apabila mereka sudah punya mekanisme yang dibakukan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, apakah itu melalui Mahkahah Kehortmatan partai atau Mahkamah partai, atau apapun ya silahkan saja. Sehingga dengan demikian dalam proses itu pemerintah mengharapkan segera bisa diselesaikan," tandas Dia. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau