RIAUBOOK.COM - Politik uang menjadi momok yang cukup membayang-bayangi pesta demokrasi. Nyatanya, masih banyak masyarakat yang memaklumi praktik politik uang.

Dalam survei lembaga Charta Politika, sekitar 45,6 persen masyarakat memaklumi praktik politik uang. Sementara 39,1 persen tidak memaklumi, dan 15,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Jawa Timur menjadi daerah yang paling memaklumi politik uang dengan 54,7 persen. Kemudian disusul DKI Jakarta dan Banten dengan 54,5 persen.

"Ini memang angka cukup mencengangkan. Hampir separuh publik mengatakan money politics itu dapat dimaklumi. Jadi sikap permisif publik cukup tinggi terhadap kondisi kita saat ini di mana hampir 50 persen mengatakan money politics adalah hal yang wajar," kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, Kamis (4/4).

Ia menjelaskan, politik uang memang tak bisa menyalahkan masyarakat sepenuhnya. Karena praktik ini terjadi karena masih ada politisi-politisi yang masih melakukannya, dan menjadi tugas parpol dalam memberikan pendidikan politik.

"Ini agak berbahaya bagi demokrasi kita ke depan kalau sikapnya masih begini. Walaupun publik sudah pintar menerima uangnya tapi tak pilih calonnya. Itu lebih bahaya lagi. Jadi belum tentu calegnya beri uang ke publik tapi belum tentu tidak dipilih," ujar Muslimin.

"Ternyata 40 persen akan ambil tapi belum tentu pilih. Ini jadi pelajaran juga bagi parpol, ternyata publik tidak serta merta dikasih tapi memilih. Dalam hal ini tentunya masyarakat dalam tanda kutip cukup pintar," lanjut dia.

Survei yang dilakukan oleh Charta Politika dilakukan pada 19-25 Maret 2019 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 2.000 responden dari 34 provinsi. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error 2,19 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (Kumparan)