RIAUBOOK.COM - Diterapkan ambang batas minimal (parliamentary threshold atau PT) 4 persen, partai politk peserta pemilu terus gencar menggalang suara untuk bisa meloloskan para calegnya di senayan 17 April nanti, namun menurut lembaga survey Charta Politika setidaknya ada 9 parpol diprediksi akan "terlempar" dari senayan.

Tiga besar partai yang diprediksi lolos versi Charta ada PDIP (26,3%), Partai Gerindra (16,2%), dan Partai Golkar (11,3%). Sedangkan partai yang diprediksi di bawah 4 persen namun yang tetap memiliki peluang adalah PAN (3,3%), PPP (2,4%), PSI (2,2%), Perindo (2%).

"Ini partai menengah, masih punya kesempatan lolos karena ada 11,7 persen pemilih yang belum memutuskan pilihan," kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, Kamis (4/4).

Sementara partai-partai lain yang diprediksi sulit untuk lolos adalah Hanura (1%), PBB (0,5%), PKPI (0,2%), Partai Garuda (0,2%), dan Partai Berkarya (0,1%).

Rupanya, salah satu alasan pemilih memilih parpol karena tertarik dengan figur ketua umumnya. Misal saja pemilih terbanyak karena sosok ketum parpol ada Partai Gerindra (Prabowo Subianto), Partai Demokrat (Susilo Bambang Yudhoyono), Perindo (Hary Tanoesoedibjo), PBB (Yusril Ihza Mahendra), dan PSI (Grace Natalie).

Charta Politika juga merilis ketua umum yang paling disukai publik. Prabowo yang juga sebagai capres nomor urut 02 paling disukai publik dengan 25,2 persen. Lalu disusul Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan 19,9 persen, dan Ketua Umum Partai Demokrat SBY 18,1 persen.

Dalam survei tersebut membuktikan ketum parpol yang paling disukai adalah yang telah lama memimpin dan dikenal luas oleh publik.

"Ketiga (Prabowo, Megawati, SBY) ketum ini yang kita lihat paling atas. Tapi memang ada bisa popularitas karena 3 orang ini adalah figur ketum yang sangat populer di tengah masyarakat," ucap Muslimin.

Masih Dimakluminya Politik Uang

Politik uang menjadi momok yang cukup membayang-bayangi pesta demokrasi. Nyatanya, masih banyak masyarakat yang memaklumi praktik politik uang.

Dalam survei tersebut, sekitar 45,6 persen masyarakat memaklumi praktik politik uang. Sementara 39,1 persen tidak memaklumi, dan 15,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Jawa Timur menjadi daerah yang paling memaklumi politik uang dengan 54,7 persen. Kemudian disusul DKI Jakarta dan Banten dengan 54,5 persen.

"Ini memang angka cukup mencengangkan. Hampir separuh publik mengatakan money politics itu dapat dimaklumi. Jadi sikap permisif publik cukup tinggi terhadap kondisi kita saat ini di mana hampir 50 persen mengatakan money politics adalah hal yang wajar," jelas Muslimin.

Ia menjelaskan, politik uang memang tak bisa menyalahkan masyarakat sepenuhnya. Karena praktik ini terjadi karena masih ada politisi-politisi yang masih melakukannya, dan menjadi tugas parpol dalam memberikan pendidikan politik.

"Ini agak berbahaya bagi demokrasi kita ke depan kalau sikapnya masih begini. Walaupun publik sudah pintar menerima uangnya tapi tak pilih calonnya. Itu lebih bahaya lagi. Jadi belum tentu calegnya beri uang ke publik tapi belum tentu tidak dipilih," ujar Muslimin.

"Ternyata 40 persen akan ambil tapi belum tentu pilih. Ini jadi pelajaran juga bagi parpol, ternyata publik tidak serta merta dikasih tapi memilih. Dalam hal ini tentunya masyarakat dalam tanda kutip cukup pintar," lanjut dia.

Survei yang dilakukan oleh Charta Politika dilakukan pada 19-25 Maret 2019 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 2.000 responden dari 34 provinsi. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error 2,19 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (Kumparan)