RIAUBOOK.COM - Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar mengaku sudah menyiapkan SK (Surat Keputusan) yang berisi tentang penempatan petugas di setiap pos pengamatan Gunung Berapi, SK tersebut ditujukan bagi jajaran yang tidak patuh aturan.
"Saya sudah minta ke Pak Sekjen waktu itu, tolong sediakan saya SK kosong, apa isi SK-nya? Sekarang kan kita punya pos pengamatan di setiap Gunung Berapi di seluruh Indonesia, dan kurang orang. Nah, bagi yang tidak patuh, kita tempatkan menjadi pengamat gunung api," tutur Archandra Tahar memberi arahan dalam acara penutupan sosialisasi Minerba Online Monitoring System (MOMS) di Pekanbaru, Selasa (26/3/2019).
Dikatakanya, itu juga berlaku untuk seluruh Inspektur Tambang yang bertugas di tingkat Provinsi, "karena ada janji ketika di sumpah, siap ditempatkan di manapun di seluruh Indonesia".
Menurut Archandra, hal tersebut merupakan salah satu instrumen dalam upaya meningkatkan kepatuhan kinerja di jajarannya.
Dikatakan dia, ide "SK kosong" tersebut muncul saat dirinya menggarap aplikasi MOMS pada pertengahan tahun lalu.
"MOMS ini dulu kita targetkan enam bulan selesai, Agustus 2018 sudah berjalan, tapi pada minggu-minggu akhir tidak jalan, maka kita kasih kesempatan sampai November 2018," kata Archandra bercerita.
"November 2018, sistemnya sudah jadi, seluruh perusahaan tambang mineral dan batubara itu harus memasukkan data (produksi, penjualan dan lain-lain) setiap hari," tambahnya.
Setelah sistem berjalan, kata dia, tidak lantas membuat perusahaan tambang yang kewenangannya berada dibawah Kementerian ESDM memasukkan datanya pada aplikasi tersebut.
"Hari Kamis Pak Bambang (Dirjen Minerba) lapor ke pada saya, yang baru memasukkan datanya baru 7 persen, berarti masih ada 93 persen lagi, besoknya ketika saya membuka acara seperti ini, saya sampaikan, di bagian (internal) kita yang tidak komit menyampaikan MOMS ini akan ada SK Kosongnya, makanya November jadi," kata Archandra. (RB/Dwi)
Dengan cara seperti itu, sebut Archandra, ditambah dengan peringatan sanksi kepada perusahaan pertambangan yang ''bandel'', saat ini capaian MOMS untuk perusahaan yang kewenangannya dibawah Kementerian ESDM telah mencapai 100 persen. (RB/Dwi)
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
RIAUBOOK.COM - INI cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media…