RIAUBOOK.COM - Single salary untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat menjadi percontohan sehingga bisa diterapkan secara menyeluruh di kabupaten/kota se Riau.

Langkah ini dinilai berperan positif dalam memberikan tunjangan berbasis kinerja. Apabila dibanding dengan sistem pembayaran melalui honor kegiatan yang tersebar di OPD, sistem single salary akan lebih efektif.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi menilai, hal tersebut berperan positif salam mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintah.

Bahkan, katanya pemerintah kabupaten/kota sudah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menerapkan sistem single salary ini.

Dalam implementasinya. Oemerintah kabupaten/kota di Riau tidak harus menunggu validasi dari Kementerian PAN-RB.

"Makanya disarankan daerah dapat menerapkanZ Kawan-kawan di daerah kan beranggapan karena belum ada validasi dari Kemenpan-RB belum mereka mulai. Tapi saran KPK kan jalankan dulu, nanti validasi dapat berjalan seiring prosesnya," tuturnya.

Ia mencontohkan, implementasi di Pemerintah Provinsi Riau awalnya buga belum mendapat falidasi oleh Kementerian PAN-RB. Namun sesuai dengan arahan KPK, Pemprov Riau sudah menerapkannya dan kita proses sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Untuk tahapan prosesnya saat ini dalam proses validasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diharapkan dengan langkah inovasi tersebut dapat mendukung dalam optimalisasi kinerja aparatur pemerintah daerah. (RB/MCR)